Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Kapolda Beber Alasan Pidana Pelanggaran Pilkada - Fajar Manado

Kapolda Beber Alasan Pidana Pelanggaran Pilkada

Kapolda Beber Alasan Pidana Pelanggaran Pilkada
Kapolda Sulut, Brigjen Drs Wilmar Marpaung, SH

MANADO, FAJARMANADO.com — Proses Pilkada yang berlangsung 5 tahun  sekali, dapat berpeluang merontokan persatuan dan kebersamaan. Penyebabnya, karena banyak pelanggaran yang berbias sangsi pidana terhadap penyelenggara.

Kapolda Sulut, Brigjen Pol Drs Wilmar Marpaung SH, melalui Kabid Humas, AKBP Wilson Damanaik SH, Selasa (8/12/2015), menjelaskan, alas an pemidanaan terhadap pelanggaran Pilkada jelas diatur  secara gamblang dalam UU No 1 dan No 8 Tahun 2015.

Untuk itu, lanjut dia, pengawasan harus ditingkatkan dan segera laporkan apabila menemukan pelanggaran, disertai data dan saksi untuk dijadikan bukti dalam mengawal laporan dan atau gugagatannya di panwas, Kepolisian dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat Pasal 195, yang menyatakan setiap orang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati serta Wakil Walikota sapat dikenakan pidana.

Pidana lainnya termuat pada Pasal 196, yang menyebutkan bahwa Ketua dan Anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan atau menanda tangani berita acara perolehan suara pasangan calon.

“Ancaman hukum juga termuat pada  pasal 197 terhadap KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi apabila tidak menerapkan perolehan hasil pemilihan dan putusan pengadilan,” ujarnya.

Dari empat  Pasal tersebut, kata dia, masih terdapat 3 pasal yang secara tegas bisa menjerat siapapun dengan jeratan pidana penjara menurut UU No 1 dan  X tahun 2015. Yaitu, pasal 177 yang berbunyi dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian Daftar Pemilih.

“Selanjutnya pasal 178, yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya serta pasal 179 dengan sengaja memalsukan surat yang menurut aturan dalam Undang-Undang diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-seolah surat sah,” urai Damanik.

(corr)

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan