Sah..! Diserahkan Presiden Jokowi, Wagub Kandouw Terima DIPA Sulut 2019

Jakarta, Fajarmanado.com — Ini patut dibanggakan warga Sulawesi Utara (Sulut). Wakil Gubernur  (Wagub) Drs. Steven Kandouw resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa/Kelurahan Tahun 2019.

DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa/Kelurahan Tahun 2019 tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga kepada seluruh kementrian/lembaga, instansi vertikal di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Menyusul penyerahannya di tingkat nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut berencana segera menindaklanjutinya, Rabu (13/12/2018), besok.

Gubernur Olly Dondokambey, SE direncanakan akan meneruskannya kepada 15 pemerintahan kabupaten kota, TNI, Polri dan instansi vertikal di Manado.

Presiden Jokowi mengingatkan, APBN 2019 memiliki semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM yang sehat dan mandiri.

Presiden mengingatkan bahwa volume APBN 2019 meningkat sebesar 13.7 persen, dari Rp 1.903 triliun menjadi Rp. 2.1065,1 triliun.

Pemerintah, lanjutnya, harus terus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun non perpajakan. Namun, dengan tetap menjaga iklim usaha serta melanjutkan dukungan insentif untuk kegiatan usaha dan investasi.

Sementara itu, di sisi belanja pada Volume APBN 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun.

“Tentunya, pemerintah harus mengalokasikan belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan,” demikian Jokowi.

Lebih lanjut ia mengatakan,  penyerahan DIPA tahun 2019 yang diserahkan kepada kementrian/lembaga (K/L) sebesar Rp. 855.4 trilyun dan belanja Non K/L sebesar Rp. 778.9 trilyun.

Sementara transfer dana ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 826.8 trilyun kepada gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah.

Presiden minta kepada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus dalam belanja APBN.

Ia mengingatkan, jangan sampai APBN menguap sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat.

“APBN harus mengacu pada Money Folow Program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawah penggunaan tidak jelas dan tidak fokus,” tegasnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja pemerintah dalam Tahun 2019 difokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi serta peningkatan value for money.

Menurutnya, penetapan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global. Untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.3 persen dengan  asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.000 per USD.

Penulis: Herly Umbas