Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Kawulusan Sebut Aset Pemerintah Tidak Boleh Diperjualbelikan - Fajar Manado

Kawulusan Sebut Aset Pemerintah Tidak Boleh Diperjualbelikan

Kawulusan Sebut Aset Pemerintah Tidak Boleh Diperjualbelikan
Ratahan, Fajarmanado.com  –  Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten  Minahasa  Tenggara  Mengelar Rapat dengar pendapat di ruang rapat DPRD Minahasa Tenggara  (Mitra) Senin (18/2/2019) kemarin.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin  oleh ketua komisi satu Corry Kawulusan yang menanggapi aduan seorang warga Pisa, Kecamatan Tombatu, Minahasa Tenggara (Mitra), terkait aset rumah tinggal transmigran yang tak bisa lagi ditempati berdasarkan keputusan pemerintah Desa.

Terayar aset rumah tinggal transmigrasi milik dari Kementerian Transmigrasi dengan status kepemilikan dari Ibu Emma Pongulu, tak bisa lagi ditempati dan dialihkan ke perangkat desa menempati tempat tersebut melalui Hukum Tua desa Pisa Alex Roong, dengan dalih sesuai keputusan rapat di Desa.

“Dengan alasan suami saya sudah pernah meminta surat pindah domisili. Alasan lain juga saya sudah tidak lagi berdomisili di Desa Pisa, padahal data saya masih jelas terdaftar di Disdukcapil sebagai warga Mitra yang berdomisili di Desa Pisa,” ungkap Ibu Emma, Senin (18/02/2019), diruang rapat kantor Dewan Mitra.

Baca Juga :  Wakil Bupati Jocke Legi Hadiri Rakorev RKPD 2018 Sulut

Sementara itu, Hukum Tua desa Pisa Alex Roong dalam penjelasannya mengatakan, tentu sebagai pemerintah desa sudah barang tentu menjadi tugasnya mengayomi masyarakat. Namun begitu, keputusan yang diambil melalui rapat BPD dan perangkat desa, Ibu Emma tidak bisa lagi menempati rumah transmigran atas dasar menyelamatkan aset negara.

“Pemikiran kami suami dari ibu Emma Pongulu sudah mengambil surat pindah domisili. Ibu Emma pun sudah tidak lagi berdomisili di desa Pisa, serta sebagai pemerintah desa kami berkewajiban menjaga serta menyelamatkan aset negara. Maka keputusan pun harus diambil,” jelas Roong.

Camat Tombatu Heski Kumesan dalam pemaparannya pun tidak pernah mengetahui tentang masalahan ini. Dalam rapat-rapat yang digelar di Kecamatan tidak pernah sekali pun terangkat permasalahan ini.

“Masalahan ini saya juga baru tau ketika diundang untuk rapat dengar pendapat. Dalam rapat-rapat bersama tidak pernah Kades Pisa mengangkat permasalahan ini. Sebagai pemerintah desa seharusnya menjadi tanggungjawab memperhatikan segala permasalahan warganya, termasuk mencari solusi sesuai aturan yang tidak merugikan warganya,” kata Kumesan.

Baca Juga :  15 Penjabat Hukum Tua Di Dua Kecamatan Resmi Pakai Garuda

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Robby Sumual menjelaskan, pihaknya sudah menindaklanjuti aduan dari Ibu Emma. Hanya saja tentu ada proses yang kami lakukan termasuk turun langsung ke desa Pisa guna mencari tau kebenarannya.

“Mengalihkan bahkan memberikan ke orang lain hak kepemilikan rumah tinggal transmigran tidak bisa diputuskan lewat rapat Kades, BPD dan perangkat desa. Itu melalui proses dari kementerian dan atas dasar keputusan dari kementerian.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi I Corry Kawulusan, setelah mendengarkan penyampain dari pihak-pihak terkait, maka melahirkan tiga kesimpulan.

“Mengembalikan aset rumah tinggal milik kementerian transmigrasi kepada ibu Emma Pongulu. Aset negara rumah tinggal tidak bisa diperjual belikan. Penanganan aset negara harus berkoordinasi dengan Disnakertrans Mitra dan Pemerintah Kecamatan,” pungkas Kawulusan.

Hadir dalam acara dengar pendapat, Wakil Ketua DPRD Mitra Katrien Mokodaser, anggota dewan komisi I Meldy Untu, Felmy Pelleng, Royke Somba, Chris Rumansi, Christianov Mokat.

 

Penulis  : Didi Gara

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan