Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Dinilai Tak Netral, Kapolri Tito Karnavian Terbitkan Larangan Bagi Anggota Polri - Fajar Manado

Dinilai Tak Netral, Kapolri Tito Karnavian Terbitkan Larangan Bagi Anggota Polri

Dinilai Tak Netral, Kapolri Tito Karnavian Terbitkan Larangan Bagi Anggota Polri
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: Rengga Sancaya
Jakarta, Fajarmanado.com — Kapolri Jenderal Tito Karnavian dikabarkan telah mengeluarkan surat telegram kepada jajarannya untuk bersikap netral dalam ajang Pemilu 2019.

Telegram tertanggal 18 Maret 2019 tersebut, diterbitkan di tengah kontroversi jika korps baju cokelat ini ikut bermain politik.

Dikutip dari laman Beritasatu.com, Sabtu (23/3/2019), ada 14 poin yang jadi penekanan Kapolri Tito.

Pertama, larangan membantu mendeklarasikan capres, cawapres, dan caleg.

Kemudian, dilarang menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan, atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, caleg, capres, cawapres maupun tim sukses.

Juga dilarang menggunakan, memesan, memasang, dan menyuruh orang lain untuk memasang atribut pemilu (gambar, lambang capres dan cawapres, serta caleg maupun parpol).

Selanjutnya, dilarang menghadiri menjadi pembicara/narasumber pada giat deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan Parpol kecuali dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan yang sesuai surat perintah tugas.

Baca Juga :  Luncurkan Calender of Event, Menpar Arief Yahya: Wisata Sulut Jadi Contoh

Poin lainnya adalah dilarang mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar/foto capres, cawapres, atau caleg baik melalui media massa, media online, maupun medsos.

Tak hanya itu, polisi juga dilarang foto bersama capres, cawapres, caleg, massa maupun simpatisannya.

Dilarang juga berfoto/selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari membentuk dukungan kepada capres, cawapres, caleg, parpol yang berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan  Polri.

Tak ketingggalan pula, polisi dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada capres, cawapres, caleg, dan parpol. Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses capres, cawapres, dan caleg.

Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan capres, cawapres, caleg atau Parpol tertentu.

Baca Juga :  Banjir Ucapan Selamat, Saron Minta Tetap Kawal Suara dan Tunggu Hasil Pleno KPU

Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan capres, cawapres, caleg, maupun Parpol. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) dan menganjurkan untuk golput.

Dua poin terakhir adalah dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait hasil perhitungan suara pemilu 2019 dan dilarang menjadi panitia pemilu, anggota KPU, dan Panwaslu.

Juru bicara Polri belum merespons saat ditanya perihal surat telegram tersebut.

Seperti diketahui, belakangan ini polisi memang disibukan dan dikepung dengan isu jika mereka tidak netral.

Mulai dari dukungan menjadi buzzerJokowi dengan aplikasi Sambhar, kesusupan aksi politik dalam beberapa acara Millenial Road Safety Festifal (MRSF), hingga video “Jokowi Yes”

Sumber: Beritasatu.com

Editor   : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan