Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Soal Pemecatan PNS Koruptor, Ini Deadline Kemendagri - Fajar Manado

Soal Pemecatan PNS Koruptor, Ini Deadline Kemendagri

Soal Pemecatan PNS Koruptor, Ini Deadline Kemendagri
Jakarta, Fajarmanado.com — Eksekusi pemecatan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) koruptor yang telah mendapat keputusan hukum tetap pengadilan, masih berjalan lambat. Karena dari 1.372 PNS koruptor, baru 248 yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Karena itulah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memecat 1.124 PNS provinsi dan kabupaten kota koruptor dengan mengeluarkan surat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH), paling lambat tanggal 30 April 2019, besok.

Desakan Kemendagri ini menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 lalu.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Sabtu (27/4/2019) mengatakan, putusan MK tersebut menegaskan bahwa PNS yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain agar segera diberhentikan dengan tidak hormat, Kemendagri meminta Pemda segera melaksanakan putusan tersebut.

“Putusan MK tersebut memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian PNS yang sudah Inkracht kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” kata Bahtiar.

Berdasarkan putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS dengan tidak hormat, lanjut dia, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.

Baca Juga :  Naik Pangkat Otomatis, Inilah 15 Polisi yang Gugur Saat Pemilu 2019

Sedangkan untuk tindak pidana umum, seperti perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan tanpa perencanaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

Bahtiar menjelaskan, maksud dari Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018  dalam perkara Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa ” dan/atau pidana umum dalam pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 Rentang ASN menjadi berbunyi : “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dengan adanya putusan MK itu, lanjut Bahtiar, SKB Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bukanlah produk hukum baru, melainkan penegasan agar ASN menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Baca Juga :  Olly Dondokambey Bertemu Ganjar Pranowo Bahas Soal Ini

“Prinsipnya SKB tersebut tidaklah membuat hukum baru. SKB tersebut menegaskan dan menghimbau Pejabat Pembina Kepegawaian agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN untuk melaksanakan PTDH terhadap PNS yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach),” terang Bahtiar.

Bahtiar juga meminta kepala daerah untuk segera melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 April 2019.

“SKB tersebut sejalan dengan putusan MK dan Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diberi batas waktu melaksanakan putusan tersebut paling lambat tangga 30 April 2019,” tegas Bahtiar.

Kapuspen Kemendagri itu juga mengungkapkan, hingga kini proses pemberhentian PNS yang terjerat kasus Tipikor masih dilakukan.

Data terakhir per 26 April 2019 dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri menunjukkan sebanyak 1.372 PNS dikenai PTDH, terdiri dari PNS Provinsi sebanyak 241 dan PNS Kabupaten/Kota sebanyak 1.131.

Sementara data  PNS yang belum PTDH sebanyak 1.124, terdiri dari dari PNS Provinsi sebanyak 143 dan PNS Kabupaten/Kota 981.

Namun Bahtiar menegaskan, proses tersebut akan terus berjalan sesuai petunjuk yang diarahkan Menteri PANRB

Sumber : Puspen Kemendagri

Editor    : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan