Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Buka Penerimaan 100 Ribu CPNS, Kemenpan RB Surati K/L dan Pemda, Ini Syaratnya - Fajar Manado

Buka Penerimaan 100 Ribu CPNS, Kemenpan RB Surati K/L dan Pemda, Ini Syaratnya

Buka Penerimaan 100 Ribu CPNS, Kemenpan RB Surati K/L dan Pemda, Ini Syaratnya
Jakarta, Fajarmanado.com — Ini kabar gembira bagi pegawai honorer dan pencari kerja yang ingin berkarir dan mengabdi di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah pada tahun 2019.

Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah telah menerbitkan surat mengenai pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).

Surat tersebut bernomor B/617/M.SM.01.00/2019 dan ditandatangani Menpan RB syarifuddin tanggal 19 Mei 2019. Isinya tentang permintaan penyampaian usulan kebutuhan formasi ASN tahun 2019.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, rencana kebutuhan ASN menjadi salah satu referensi penentuan formasi kebutuhan pegawai baru, baik PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sesuai amanat Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, setiap tahun instansi memang wajib menyampaikan rencana kebutuhan pegawai dan disampaikan kepada Menpan RB dan Kepala BKN,” kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/5/2019) siang.

Ridwan mengatakan, kemungkinan besar akan ada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau ASN pada tahun ini.

“Untuk tahun 2019, diperkirakan dibutuhkan 100.000-an CPNS baru. Namun demikian, detail jumlah dan jadwal penerimaan CPNS 2019 belum tersedia,” ujar dia.

Untuk itu, menurutnya, usulan kebutuhan formasi sudah bisa di-input ke aplikasi “e-Formasi” dan dicetak.

Baca Juga :  Pemerintahkan Tetapkan 20 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, Ini Rinciannya

Setial instansi menyampaikan secara resmi ke Menteri PAN RB dan Kepala BKN dengan mengunggah file pada menu “Unggah Usulan Formasi” dalam aplikasi e-Formasi.

Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019.

Ia menegaskan, apabila kementerian/lembaga dan pemda belum menyampaikan usulan formasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kementerian/lembaga dan pemda tersebut dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019 ini.

Pengajuan formasi

Menurut Ridwan, pengajuan kebutuhan pegawai di instansi pusat dan daerah wajib disesuaikan dengan rencana anggaran yang disiapkan, termasuk anggaran bagi latihan dasar bagi CPNS baru, di mana anggaran-angaran ini disiapkan oleh instansi masing-masing dan wajib dicukupi.

Setelah pengusulan formasi terkumpul secara keseluruhan, lanjut Ridwan, Kemenpan RB dan BKN akan melakukan analisis serta membuat beberapa prioritas penerimaan CPNS.

“Tahun lalu, prioritas diberikan untuk pemenuhan guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis,” tutur Ridwan. Tahun ini, akan ditetapkan berdasarkan hasil analisis.

Pemda

Dari situs resmi Kemenpan RB, usulan kebutuhan pemda memperhatikan beberapa hal seperti berikut:

Penyampaian usulan kebutuhan pemda berdasarkan peta jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Memperhatikan jumlah PNS yang masuk batas usia pensiun pada tahun 2019.

Rasio jumlah penduduk dengan PNS.

Luas wilayah.

Melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar bagi CPNS.

Mengenai alokasi pegawai, untuk pemda terdiri dari 30 persen CPNS dan 70 persen untuk PPPK, yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga :  Soal Usulan DOB, Kemendagri Sebut Masih Moratorium

Pengadaan ASN ini diutamakan bagi satuan/unit kerja, di mana pada pengadaan CPNS 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Pemerintah pusat

Pengusulan formasi bagi pemerintah pusat harus memperhatikan hal-hal, yaitu:

Pengusulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK

Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019

Kesediaan anggaran untuk latihan dasar bagi CPNS baru

Terkait dengan alokasi pegawai pemerintah pusat, terdiri dari 50 persen untuk CPNS dan 50 persen untuk PPPK, yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Kompas.com

Editor   : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan