Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Banyak Desa Belum Transparan, Menteri Eko Putro Ingatkan Kades Publikasikan APBDes Lewat Baliho - Fajar Manado

Banyak Desa Belum Transparan, Menteri Eko Putro Ingatkan Kades Publikasikan APBDes Lewat Baliho

Banyak Desa Belum Transparan, Menteri Eko Putro Ingatkan Kades Publikasikan APBDes Lewat Baliho
Menteri Desa PDTT Eko Patrio
Sulteng, Fajarmanado.com — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan banyak desa yang belum transparan dalam mengelola dana di desa.

Menteri Eko Putro menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dipublikasikan kepada masyarakat minimal melalui baliho dan dipampang di depan kantor desa.

“Banyak desa yang belum membuatnya, padahal hal itu sangat penting, tujuannya agar masyarakat juga bisa melihat serta melalukan fungsi pengawasan,” katanya.

Menteri Eko Putro menegaskan hal tersebut pada dialog Menteri Desa PDTT dengan kepala desa dan kelompok tani se Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu (25/5/2019) lalu.

Baca Juga :  Tangkap Bupati Talaud, KPK Sita Berlian, Jam Tangan dan Tas Mewah

Pernyataan itu pula ditujukan Menteri untuk semua desa se-Indonesia yang menerima APBDes.

Menurut Menteri, Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan dana desa, selain jumlahnya cukup besar, juga di sejumlah daerah ada kepala desa yang terjerat kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

“Kepala desa diminta transparan dalam pengelolan dana desa serta rutin dalam melaporkan realisasi anggaran yang sudah digunakan,” ujarnya seperti dilansir dari m.antaranews.com.

Kata Menteri, agar pengelolaan dan desa tidak terjadi fitnah dan menimbulkan persoalan, maka kepala desa diminta mengikuti aturan yang ada. Penggunaan dana desa kata dia, dimulai dari musyawarah desa (Musdes) oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dan disahkan menjadi APBDesnya, sehingga kepala desa tinggal mengikutinya.

Baca Juga :  Soal Pemecatan PNS Koruptor, Ini Deadline Kemendagri

“Jadi kita sudah sepakat, kalau tidak ada unsur korupsi, kepala desa tidak boleh dipidanakan. Kita sudah membuat kesepatakan dengan kepolisian, KPK dengan kejaksaan. Tetapi kalau ada unsur korupsi, ya harus ada tindakan,” ungkapnya.

Menteri juga meminta media massa untuk membantu dalam hal pengawasan. karena pengawasan yang efektif kata dia, adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat serta pengawasan masyarakat efektif jika dibantu oleh media.

Editor : Prokla Mambo/ely

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan