Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats BPK Terbitkan Opini LKPD 2018, Sulut Quintrick, 14 Daerah Dapat Opini WTP, 1 Disclaimer - Fajar Manado

BPK Terbitkan Opini LKPD 2018, Sulut Quintrick, 14 Daerah Dapat Opini WTP, 1 Disclaimer

BPK Terbitkan Opini LKPD 2018, Sulut Quintrick, 14 Daerah Dapat Opini WTP, 1 Disclaimer
Manado, Fajarmanadi.con — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) memerbitkan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diumumkan bersamaan dengan penyerahan sertifikat kepada seluruh kabupaten dan kota serta Pemerintah Provinsi Sulut (Pemprov Sulut)  di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Manado, Selasa (27/5/2019) siang.

Hebatnya, Pemprov Sulut kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersama 14 dari 15 kabupaten kota di daerah Nyiur Melambai.

Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondouw (Bolmong) tercatat satu-satunya daerah yang tidak mendapat penilaian (TMP) atau disclaimer, sebagamana LHP LKPD 2017 lalu.

Atas prestasi lima kali berturut-turut mendapat opini WTP, Pemprov Sulut mencatat sejarah quintrick. Yakni, dua tahun di masa pemerintahan Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang dan tiga tahun kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE.

Baca Juga :  Rayakan HUT ke-55 Provinsi Sulut, Pemkot Tomohon Gelar Upacara di Stadion Babe Palar

LHP atas LKPD 2018 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Drs Tangga Muliaman Purba, MM kepada Gubernur Olly Dondokambey dan seluruh bupati dan wali kota, disaksikan disaksikan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis meminta Pemkab Bolmong untuk segera membenahi laporan keuangannya sehingga seluruh kabupaten dan kota di Sulut mampu meraih WTP pada tahun depan.

“Mohon betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK. Saya berharap tahun depan Sulawesi Utara 100 persen WTP,” imbuh Harry.

Menurutnya, WTP merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

“WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggungjawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” papar Harry.

Baca Juga :  Rayakan HUT ke-55 Provinsi Sulut, Pemkot Tomohon Gelar Upacara di Stadion Babe Palar

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba berharap opini WTP yang diterima oleh para kepala daerah dapat dijadikan motivasi dalam mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik.

“Jangan mudah puas. Pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan,” kata Purba.

Sementara itu, Gubernur Olly mengapresiasi pihak BPK RI Perwakilan Sulut atas terlaksananya penyerahan LHP kabupaten/kota.

Olly optimis manajemen pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah se-Sulut semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gubernur Olly menambahkan, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap manajemen keuangan sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan daerah.

Penulis: Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan