Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Akibat SK, Pendirian Tower Provider Telekomunikasi di Minut Terganjal

Akibat SK, Pendirian Tower Provider Telekomunikasi di Minut Terganjal
AKIBAT belum memiliki SK sehingga tidak mempunyai dasar hukum, pendirian tower provider telekomunikasi di Minut tersendat.(foto: ist)
Airmadidi,Fajarmanado.com—Adanya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Minut, menjadi salah satu kendala bagi pihak provider telekomunikasi melakukan pengurusan surat untuk pendirian tower pemancar jaringan.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Seksi Sumberdaya Pengelolaan Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Minut Djefrie Kumendong. “Memang benar jika adanya perubahan struktur OPD di Pemkab Minut sedikit membuat pihak perusahaan jasa telekomunikasi tersendat dalam pengurusan pembangunan tower. Ini karena alur skema pelayanan belum ada. Padahal saat ini sudah ada beberapa perusahaan telekomunikasi yang mengajukan surat pembangunan tower,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (25/4/2017).

Dijelaskan Kumendong, yang menjadi kendala dalam pengurusan pembangunan tower adalah penerbitan surat rekomendasi. Sebab, SKPD yang baru berdiri sejak 3 bulan lalu tersebut belum memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang akan menjadi acuan bagi Dinas Tata Ruang untuk mengeluarkan izin. “Kami tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi untuk Dinas Tata Ruang karena belum memiliki SK yang kuat atau pedoman dasar hukum,” jelasnya.

Meskipun demikian, Kumendong menjelaskan jika pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang terkait dasar hukum pembangunan tower. “Kami akan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait (Dinas Tata Ruang,red) terkait dasar hukum ini. Apakah itu akan di keluarkan oleh mereka atau dari kami. Sebab sebelum SKPD Diskominfo ini terbentuk (masih Dishubkominfo, red), rekomendasi ini dikeluarkan oleh kami,” jelasnya saat didampingi Kabid Pengelolaan Informasi dan Saluran Informasi Publik Enoch Kalengkongan SST.

Untuk masalah jaringan telekomunikasi dianggap sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat tidak memuaskan. Pasalnya, untuk melakukan komunikasi melalui telepon genggam, kadang pembicaraan antara si penerima maupun yang menelepon tidak saling masuk akibat signal yang sangat tidak memadai.

“Kadang kalau kita menghubungi bidang kementerian yang berada di Jakarta, pembicaraan sangat tidak jelas. Ini tentu membuat risih, karena jangan sampai kami dianggap hanya iseng menelepon mereka. Begitu juga dengan komunikasi bersama kepala dinas, harus pergi mencari lokasi yang tepat biar jelas pembicaraannya,” keluh salah satu ASN yang meminta namanya tidak dipublikasi

(udi)

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan