Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Akibat UKIT Kisruh, Inilah Surat Mahasiswa Untuk Presiden Jokowi

Akibat UKIT Kisruh, Inilah Surat Mahasiswa Untuk Presiden Jokowi
PANGGUNG ORASI : Sejumlah mahasiswa Ukit yang berdemonstrasi di depan Kantor Sinode GMIM beberapa waktu lalu terkait berbagai masalah di Ukit.
Tomohon, Fajarmanado.com — Kisruh dalam tubuh Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) semakin berbias. Perseteruan antaryayasan YPTK dan DS AZR Wenas, serta polemik pengangkatan rektor kini berdampak pada ketidakjelasan nasib ribuan mahasiswa dari institusi yang bernaung di bawah  Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) ini.

Para mahasiswa berbagai jurusan yang menimba ilmu di kampus tersebut pun merasa dirugikan, menyusul sanksi tegas dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) Republik Indonesia berupa larangan menerima mahasiswa baru dan melakukan wisuda untuk sementara waktu.

Untuk memastikan nasib mereka, mahasiswa dari kampus yang bermarkas di Kota Tomohon ini, akhirnya, menyurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Inilah surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi:

SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN

Tondano, 21 Agustus 2017

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
yang saya hormati dan kasihi.

Puji Syukur kepada Allah Maha Kuasa yang dalam kesempatan ini telah memperkenankan saya untuk menemui Bapak Presiden Joko Widodo walaupun hanya melalui sepucuk surat ini. Semoga bapak Presiden senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati bersama keluarga dalam menjalankan tanggung jawab memimpin dan mengayomi kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia.

Perkenankan saya mengawali surat ini dengan memperkenalkan diri. Nama saya Meity Ritha Poluakan, S.Th.  Saya tinggal di Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara. Melalui Surat Terbuka ini saya ingin menyampaikan keluhan sebagai warga masyarakat Indonesia yang mengalami proses pendidikan yang cacat prosedur karena pegelolaan lembaga pendidikan yang tidak mematuhi peraturan. Demikian penjelasannya:

Sebelum kuliah saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang bekerja sebagai pedagang di pasar. Karena kerinduan untuk mengembangkan diri di bidang Teologi Kristen, saya mengawali kuliah S1 Teologi pada umur 39 tahun di Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT). Lulus S1 pada tahun 2014, saya kemudian langsung  melanjutkan kuliah S2.

Untuk membiayai kuliah S2 saya yang cukup mahal saya kemudian menjual lapak dagangan saya dengan harapan selepas kuliah saya dapat segera bekerja sebagai dosen. Puji Tuhan walaupun keluarga saya bukan dari keluarga yang berada, namun suami saya sebagai sopir taxi tetap menunjang cita-cita saya dan tanpa mengeluh tetap berjuang untuk membiayai kuliah saya di samping sekolah anak-anak kami.

Persoalan berat muncul ketika sekitar bulan April 2016 saya menerima ijazah Magister saya dan mendapati bahwa ternyata ijazah tersebut dianggap ilegal karena tidak terdaftar di PDPT dan tidak ditandatangani oleh Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon, di mana saya kuliah, padahal saya sudah diterima untuk mengajar sebagai dosen di STT Transformasi Indonesia di Manado. Saya sudah berusaha meminta penjelasan dari pihak pengurus Program Pascasarjana UKIT namun tidak menerima jawaban yang memuaskan dan mereka tidak mau bertanggung jawab. Karena itu masalah ini telah saya laporkan ke pihak berwajib. Hingga saat proses pelaporan saya sudah di tingkat kejaksaan.

Beberapa keganjilan dalam proses belajar mengajar di Program Pascasarjana UKIT dapat saya laporkan kepada bapak Presiden, sebagai berikut:

Proses Seminar Proposal dan Pembimbingan Tesis tidak dilaksanakan sesuai peraturan. Dalam hal ini mahasiswa yang berjumlah 87 orang (1 orang program Doktoral dan 86 orang Program Magister), hanya dibimbing oleh 3 orang dosen, yaitu: Dr.Albert O. Supit, D.Th sebagai Direktur Program Pascasarjana, Dr. H.W.B. Sumakul sebagai Kaprodi S2 dan Dr. Hein Arina Sebagai Kaprodi S3,  padahal sesuai peraturan 1 orang dosen hanya dapat membimbing maksimal 7 orang mahasiswa. Dengan demikian kami tidak menerima bimbingan sebagaimana seharusnya, alhasil tesis yang dibuat banyak yang tidak memenuhi syarat.

Ujian Tesis dilaksanakan tanpa SK Rektor selama 3 hari berturut-turut, yaitu tanggal 16, 17, 18 Maret 2016. Wisuda langsung dilaksanakan tanpa proses perbaikan tesis, sehari setelah ujian, yaitu tanggal 19 Maret 2016, juga tanpa SK Rektor dan pelaksanaannya bukan dalam bentuk rapat senat terbuka melainkan hanya upacara wisuda.

Proses ujian tesis yang tidak memenuhi syarat, yaitu satu orang dosen menguji langsung 5 orang mahasiswa (foto terlampir). Ijazah Magister keluar sekitar 1 bulan setelah ujian, walaupun tetap menggunakan logo UKIT tapi tidak ditandatangani oleh Rektor. Ijazah hanya ditandasahkan oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Dr. Oditha R. Hutabarat, M.Th dan Direktur Program Pascasarjana Dr. A.O. Supit, M.Th.
Walaupun sudah memegang Ijazah Magister status saya di PDPT masih sebagai mahasiswa aktif (data terlampir).

Bapak Presiden mungkin sudah mendengar tentang berbagai persoalan yang menimpa beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia yang terancam ditutup. Dalam keprihatinan mendalam saya harus katakan bahwa UKIT juga sebagai salah satu Universitas kebanggaan kami masyarakat Sulut, terancam ditutup, yang pasti dampaknya akan dirasakan oleh ribuan mahasiswa yang sementara menuntut Ilmu di UKIT.

Sebagai almamater UKIT melalui surat ini saya terdorong untuk menjelaskan kepada Bapak Presiden bahwa kisruh persoalan UKIT sebenarnya bermuara di Program Pascasarjana. Mal-proses pendidikan di Program Pascasarjana sebagaimana yang saya alami seperti penjelasan di atas ternyata telah berlangsung selama bertahun-tahun ketika UKIT dipimpin oleh Rektor sebelumnya Dr. Hein Arina. Persoalan terjadi ketika di bawah pimpinan Rektor yang baru, Yopie AT Pangemanan, S.Pd, M.M, Program Pascasarjana ini hendak ditertibkan.

Hal ini mendapat perlawanan dari pihak pengurus Pascasarjana yang berujung pada beberapa kali usaha pemecatan Rektor. Padahal secara kasat mata dibawah pimpinan Rektor Yopie A.T. Pangemanan, S.Pd, M.M, UKIT sangat berkembang bahkan telah mengukir prestasi Nasional.

Bapak Presiden mungkin bertanya-tanya mengapa dari puluhan orang lulusan Pascasarjana UKIT hanya saya sendiri yang berani mengangkat kasus ini ke publik bahkan telah melaporkan pengurus Pascasarjana ke pihak berwajib. Hal ini terjadi karena semua teman seangkatan saya adalah berprofesi sebagai pendeta, di mana ketiga dosen yang sekaligus pengurus inti dari Program Pascasarjana UKIT adalah sebagai atasan mereka dalam organisasi gereja kami GMIM, sebagai pemilik UKIT.

Jika mereka ikut melaporkan persoalan ini, pekerjaan pelayanan mereka di gereja akan terganggu karena bukan rahasia lagi bahwa mereka dapat diintimidasi oleh oknum-oknum yang menjadi atasan mereka jika didapati berseberangan pendapat.

Setelah menjelaskan duduk persoalan yang saya hadapi sebagai warga negara Indonesia, saya sangat mengharapkan bahwa Surat Terbuka saya ini dapat menjadi perhatian Bapak Presiden, didalamnya saya juga hendak bermohon agar Bapak Presiden dapat mengambil tindakan yang perlu untuk memastikan UKIT yang adalah salah satu kebanggaaan masyarakat Sulut jangan sampai ditutup.

Saya juga bermohon agar proses laporan saya di POLDA Sulut tentang mal-proses pendidikan yang terjadi di Program Pascasarjana UKIT boleh mendapat pengawasan dari Bapak Presiden sehingga Program Pascasarjana UKIT boleh ditertibkan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pendidikan yang berlaku di Indonesia.

Demikian Surat Terbuka ini saya sampaikan, dan dengan segenap hati saya ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden RI yang sudah memberikan perhatian kepada persoalan yang saya hadapi. Saya berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa  memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat untuk Bapak Presiden dalam mejalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Negara.

                                                               Hormat Saya,

                                                 Meity Ritha Poluakan S.Th

Tembusan:
Menteri Riset Teknologi Dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Menteri Agama Republik Indonesia
Menteri Hukum Dan HAM
Dirjen Bimas Kristen Kementerian Republik Indonesia
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaaan Agung Republik Indonesia
Komisi III DPR RI
Komisi VIII DPR RI
Komisi X DPR RI

Penulis : Fiser Wakulu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan