Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Ancaman JWS Melapor ke Polda Metro Hanya Gertak Sambal

Ancaman JWS Melapor ke Polda Metro Hanya Gertak Sambal
Willem Nainggolan

Tondano, Fajarmanado.com – Ancaman oknum Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS) untuk melaporkan Aliansi Masyarakat Minahasa Anti Korupsi (AMMAK) ke pihak Polda Metro Jaya dinilai hanya gertak sambal.

“Kami sudah lama menunggu (dipanggil), tapi tidak juga sampai sekarang ini,” ujar Ronly Wulus, salah satu personil AMMAK kepada Fajarmanado.com di Tondano, Jumat (16/06/2017).

Seperti diketahui, JWS ‘digoyang’ AMMAK di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada 10 April 2017. Dalam orasinya, pendemo menguak berbagai dugaan korupsi selama JWS menjadi Bupati Minahasa, pasca dilantik 17 Maret 2013.

Tak berselang beberapa saat, JWS melontarkan pernyataan akan melaporkan oknum-oknum orator AMMAK kepada Polda Metro Jaya karena dianggap telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

“Beberapa hari pasca kami melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor KPK di Jakarta, kami mendapat kabar bahwa JWS akan melaporkan kami ke Polda Metro Jaya. Bahkan pernyataan JWS sempat dimuat di media masa. Tapi sampai saat ini, laporanya tak kunjung dibuat,” ujar Ronly Wulus.

Recky Sinadia menilai jika JWS urung melakukan laporan karena kuat dugaan, apa yang diteriakan para personil AMMAK saat unjuk rasa adalah kebenaran.

“Ini kan sudah bisa kita analisa. Kenapa sampai saat ini JWS tak kunjung melapor. Apakah sadar jika materi yang kami bawa dalam unjuk rasa tersebut adalah kebenaran. Tinggalah masalah waktu untuk membuktikanya,” ujar Sinadia.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Minahasa Willem Nainggolan tidak menampik bila belum melayangkan laporan terkait hal itu ke Polda Metro Jaya namun materinya sudah selesai dibuat.

“Materi laporanya sudah selesai disusun. Tinggal menunggu komando apakah akan dibawa ke Polda Metro Jaya atau tidak. Ini tergantung Bupati,” ujar Nainggolan.

Nainggolan menegaskan, dalam persoalan ini pihaknya hanya berperan sebagai pendamping dalam menyiapkan materi tapi yang berhak melaporkannya adalah penasehat hukum pribadi JWS.

“Ini harus dipahami dengan benar. Kalau kami yang melapor, akan menyalahi Tupoksi Bagian Hukum. Karena itu, kalaupun akan melapor, yang akan melakukanya adalah penasehat hukum,” jelasnya.

Nainggolan menilai materi orasi AMMAK saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor KPK tidak menohok instansi, dalam hal ini Pemkab Minahasa tetapi adalah pribadi JWS. “Kalau institus Pemkab Minahasa yang menjadi sasaran unjuk rasa itu, tentu kami yang berkewajiban menghadapinya,” ujarnya.

“Karena kami hanya sebagai pendamping, kami tidak tahu, bisa saja penasehat hukum pribadi dari bupati telah melapor tanpa diberitahukan kepada kami. Itu bisa saja terjadi. Tapi sampai saat ini, setahu saya, laporan tersebut belum dibuat,” papar Nainggolan.

Sebagaimana diberitakan media, unjuk rasa AMMAK di KPK 10 April 2017 tersebut  melaporkan sejumlah dugaan korupsi di Minahasa yang disinyalir terjadi sejak tahun 2014 hingga 2016 lalu. Mereka mendesak KPK untuk segera melakukan langkah hukum.

Berbagai dugaan korupsi itu, antara lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2007 sebesar Rp 12 miliar dan pemotongan tunjangan sertifikasi guru yang bernilai total sekitar Rp 17 milair.

Selain itu juga silamenen korupsi pembangunan Benteng Moraya sekitar Rp 20 miliar, dugaan proyek fiktif tahun 2014-2016 yang mencapai ratusan miliar rupiah, pengadaan Solar Cell sebesar Rp 7 miliar, pembuatan monografi desa Rp 5,2 miliar dan pembuatan Gapura Desa sekitar Rp 5 miliar.

Penulis  : Fisher Wakulu

Editor     : Herly Umbas

 

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan