Antisipasi Radikalisme dan Terosisme, Mendagri Tjahjo Kumolo Ingatkan Sekprov

Jakarta, Fajarmanado.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat sinergitas kebijakan pemerintah untuk mempercepat pencapaian target kinerja RPJMN Tahun 2015-2019 di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri,Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

Rapat kordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan dihadiri oleh seluruh pimpinan pejabat pimpinan tinggi madya (eselon 1) dan pejabat tinggi pimpinan tinggi pratama (eselon 2) di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, para Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia, termasuk Sekprov Sulawesi Utara (Sulut), Edwin Silangen, SE, MS.

Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan supaya para sekretaris daerah (Sekda) provinsi mencermati ancaman-ancaman radikalisme dan terorisme.

“Saya sering sampaikan, ancaman bangsa ini radikalisme dan terorisme,” katanya.

Ancaman siber, lanjut Tjahjo, kini berpadu dengan konten radikalisme yang marak di dunia maya. Kondisi itu perlu diwaspadai sehingga daerah bisa jauh dari ancaman yang dapat merusak kesatuan bangsa.

“Peran sekda sebagai pejabat eselon I di daerah yANG diangkat dengan Keputusan Presiden berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat termasuk mendukung program-program ke tiga lembaga (BNPT, BSSN, Wantannas),” ujarnya.

Mendagri Tjahjo Kumolu mengharapkan Sekda  menggerakkan SKPD dalam menyusun dan melaksanakan  program-program yang ada pada tingkat provinsi, sekaligus mengevaluasi kinerja program kegiatan kabupaten/kota.

“Sebagai pejabat ASN paling senior didaerah pasti sekda provinsi yang paling memahami kondisi sosial kemasyarakatan dan dinamika ideologi politik masyarakat,” ujarnya.

Mendagri juga mengajak para Sekda Provinsi meningkatkan koordinasi dgn para eselon 1(satu) dan eselon II (dua) Kemendagri dimana posisi Kemendagri sebagai koordinator pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sdbagaimana diatur dalam UU No.23 th 2014 ttg pemerintahan daerah.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan perwakilan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Penulis: Herly Umbas