Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Astaga..! Inilah Alasan DPRD Talaud Memberikan Nilai C Untuk LKPJ Bupati Tahun 2017

Astaga..! Inilah Alasan DPRD Talaud Memberikan Nilai C Untuk LKPJ Bupati Tahun 2017
Plt Bupati Talaud Petrus Simon Tuage SSos MSi ketika mempresentasikan kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud kepada tim Kemendes PDT dan Transmigrasi di Melonguane, Selasa (17/4/2018).
Talaud, Fajarmanado.com — Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud 2016 berbanding terbalik dengan penggunaan keuangan daerah tahun 2017.

Seiring dengan nilai C yang diberikan DPRD setempat melalui Rapat Paripurna Istimewa, Selasa (8/5/2018),  terungkap sekira Rp.17 miliar lebih uang di rekening daerah Talaud diduga kuat raib alias tidak berada di rekening daerah.

Hal itu sebenarnya terungkap dalam rapat Evaluasi Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud yang dipimpin langsung Penjabat (Pj) Bupati Petrus Simon Tuange di Aula BKPSDM Talaud belum lama ini.

Menurut Tuange, ada sekira Rp17 miliar uang yang seharusnya berada di rekening daerah pada posisi 31 Desember 2017 tetapi tidak tercatat alias diduga raib.

“Ada kekurangan kita Rp17 miliar lebih. SILPA di 2017 Rp.10 miliar lebih, ditambah 2016 Rp7 miliar lebih. Ini yang tidak ada,” pungkas Tuange.

Tuange menjelaskan, uang tersebut adalah Dana Alokasi Khusus(DAK) yang sudah jelas peruntukannya. Namun uang tersebut digunakan untuk membiayai belanja modal, yang hingga saat ini belum diganti. Akibatnya terjadi “APBD bolong”.

“Perkiraan kita adalah dana DAK 2017 terserap bayar kontraktor di 2017. Kontraktor yang ditender di defisit Rp84 miliar. Yang tidak ada doi tetapi dijadikan proyek, maka dana terserap di sana,” tandasnya.

Tuange menambahkan, kondisi keuangan daerah ini tambah diperparah dengan penataan APBD induk 2018 dengan neraca tidak berimbang, melainkan defisit sekira Rp.23 miliar.

“Rp.17 miliar lebih ditambah defisit APBD 2018 Rp.23 miliar, selain daripada utang ini terbawa terus sampai 2019, maka ASN di Talaud tetap dalam penderitaan,” tukasnya.

Tuange mengatakan, data yang dibeberkan memang mendahului hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan daerah 2017. Namun dia yakin kebenarannya ada sekitat 75 persen tidak lari dari hasil pemeriksaan BPK.

Pada saat itu, Tuange menjelaskan posisi SILPA NETTO per 31 Desember 2017

Uang yang seharusnya ada di kas daerah, kaya dia, Rp23.552.112.556, namun kenyataannya, uang yang ada di kas daerah hanya Rp13.204.198.411, sehingga terjadi Selisih Kurang sebanyak Rp10.347.918.345

Sementara kewajiban DAK yang harus dibayar Tahun 2016 dan 2017, terdiri dari;
– Tunjangan Sertifikasi Guru: Rp3.667.510.040
-Tunjangan Non Sertifikasi: Rp1.760.261.270
– DAK RS Bergerak Gemeh yang belum teranggarkan: Rp1.959.315.000.

“Total DAK yang harus dibayarkan: Rp7.394.086.310, sehingga total uang yang tidak ada: Rp.17.742.004.665,” ungkapnya.

Penulis: Briet Maga

Editor   : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan