Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Audit Dandes di Minahasa, BPK Diminta Profesional

Audit Dandes di Minahasa, BPK Diminta Profesional
Herry Plangiten

Foto Herry Plangiten

Tondano, Fajarmanado.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Eerwakilan Sulawesi Utara (Sulut) kini tengah mengaudit laporan keuangan Dana Desa (Dandes) di Kabupaten Minahasa.

Audit yang dijadwalkan berlangsung selama 30 hari itu meliputi pemeriksaan secara rinci terhadap laporan pembangunan yang dibiayai Dandes serta pembangunan kawasan pedesaan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN.

Pemerhati pemerintahan Kabupaten Minahasa, Herry Plangiten, menyambut baik langkah BPK ini. Ia pun menyatakan memberikan dukungan penuh sebab Dandes dinilai merupakan program bantuan pemerintah yang rawan penyalahgunaan.

“Audit ini sangat baik karena akan menguji sejauh mana kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Tapi BPK juga harus profesional dan jangan pandang bulu. Artinya kalau nanti ada temuan di lapangan harus segera ditindaklanjuti,” ujar Plangiten kepada Fajarmanado.com di Tondano, Selasa (07/11/2017) tadi.

Apalagi sampai sejauh ini laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Dandes marak terjadi di Kabupaten Minahasa. Hal itu mengindikasikan bahwa ada sejumlah desa yang terlibat penyalahgunaan dana bantuan pemerintah pusat itu.

“Bahkan sudah ada beberapa desa yang sementara berproses hukum. Makanya kita berharap saja tim auditor bisa objektif dan menindaklanjuti berbagai temuan penyalahgunaan dana desa,” jelasnya.

Tak hanya itu, dia pun meminta BPK menyelidiki jika ada keterlibatan instansi pemerintahan terkait yang campur tangan atau mengintervensi pengelolaan Dandes.

“Sebab dari penyelidikan aparat kepolisian hal ini juga sempat terungkap. Makanya patut ditelusuri,” timpal aktifis senior yang eksis di zaman Orde Baru itu.

Di sisi lain, audit BPK ini, menurut Plangiten akan berdampak baik terhadap pengelolaan Dandes kedepan. “Sebab pemerintah desa akan merasa semakin terawasi, sehingga mampu menyurutkan niat menyalahgunakan anggaran. Istilahnya akan ada efek jera,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemeriksa BPK di Kabupaten Minahasa, Bagus Indra Sinandi, mengatakan bahwa bantuan Dandes memang menjadi atensi pemerintah pusat karena anggaran yang direalisasikan cukup besar.

“BPK memang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap kinerja pembangunan yang dibiayai dana desa serta pembangunan kawasan pedesaan,” beber Indra belum lama ini.

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dinilai sangatlah penting. Sebab anggaran dengan jumlah besar itu dikucurkan pemerintah pusat untuk mendongkrak pembangunan dan perekonomian desa.

“Untuk pemeriksaan ini kami akan terbagi dalam beberapa tim, dan lamanya pemeriksaan dilakukan selama 30 hari,” jelas Sinandi.

Penulis : Fiser Wakulu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan