Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Bergejolak, KPU Diskualifikasi 25 Bacaleg Hanura Talaud - Fajar Manado

Bergejolak, KPU Diskualifikasi 25 Bacaleg Hanura Talaud

Bergejolak, KPU Diskualifikasi 25 Bacaleg Hanura Talaud
Rahma Zakawerus, Komisioner KPU Talaud.
Talaud, Fajarmanado.com — Partai Hanura bergejolak di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara (Sulut). Tumpang tindih kepemimpinan kepengurusan partai pimpinan Ketua Umum Osman Sapta di bumi Porodisa ini, akhirnya berbuah pahit.

Mengapa tidak, Balanehu dan Tinuwo Cs harus menelan pil pahit, bersamaan keputusan berani KPU Talaud mendiskualifikasi atau menyatakan Partai Hanura Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga membuyarkan 25  Bacslegnya ikut Pemilu Legislatif 2019.

Dari penelusuran Fajarmanado.com, formulir B1, B2 dan B3 yang ditandatangani pengurus Partai Hanura Talaud dan dimasukkan ke KPU menjadi penyebsb utama.

Ketua Divisi Teknis KPU Talaud, Rahma Zakawerus mengatakan, tak menampik kabar ini.

“Penanda tanganan Formulir B1, B2, dan B3 itu dilakukan oleh pengurus partai Hanura yang tidak sah, karena pada tanggal 15 Juli 2018 sudah melahirkan Surat Keputusan yang baru dari DPP Partai Hanura,” komentarnya kepada Fajarmanado.com di Melonguane, Selasa (24/7/2018), siang tadi.

SK tersebut atas nama Denny Titah (Ketua) dan Elly Tinuwo (Sekretaris). Kedua petinggi Partai Hanura yang baru tersebut atas rekomendasi dari DPP Partai Hanura yang sah.

Baca Juga :  Cek Kesiapan Pengamanan Pemilu, Mabes Polri Sambangi Mapolres Minsel

“Sementara pengajuan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) pada Partai Hanura itu pengurus lama, Sri Wahyumi Maria Manalip(Ketua) dan Danny Balanehu(Sekretaris). Dimana dilakukan pengajuan pada tanggal 17 Juli 2018. Artinya pengurus partai Hanura lama sudah tidak sah lagi karena mulai tanggal 15 Juli 2018 karena sudah dipegang oleh pengurus partai Hanura yang baru,” jelas Zakawerus.

Saat ditanya soal nasib para 25 Bacaleg Partai Hanura Talaud yang sudah diajukan ke KPU, Zakawerus menjawab dengan diplomatis namun elegan.

“itu semua tergantung upaya hukum para Bacaleg. Namun kami KPU tetap pada prinsip sesuai aturan, dimana kami berpegang pada Surat Keputusan partai Hanura yang baru yakni Deny Titah(Ketua) dan Eliyas Tinuwo(Sekretaris).” Kata Zakawerus dengan senyum.

“Untuk itu, karena pengajuan Bacaleg dilakukan pada tanggal 17 Juni 2018, maka secara otomatis kami KPU menyatakan Didiskualifikasi atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta Pilcaleg 2019.” Ucap Zakawerus.

Baca Juga :  Buka Posko Pengaduan, Panwaslu Tomohon Utara Kawal Pemilu Berkualitas

Selain itu, kata Zakawerus, formulir yang ditanda tangani oleh Pengurus yang tidak sah itu adalah Formulir Pencalonan.

“Beda lagi dengan Formulir Calon, sehingga kalau Calon TMS itu hanya Calon Perseorangan yang didiskualifikasi. Jadi karena pengajuan persyaratan pencalonan maka semua Bacaleg yang 25 orang itu didiskualifikasi,” paparnya.

Diketahui, pekan lalu pihak KPU Talaud sudah mengecek SK Kepengurusan Partai Hanura yang baru di DPP Partai Hanura. Hasilnya, ya itu Denny Titah(Ketua) dan Elyas Tinuwo(Sekretaris) yang sah sebagai pengurus baru Partai Hanura.

“Dan untuk saat ini pihak KPU tidak lagi mengambil kebijakan yang bisa melanggar aturan. Siapapun yang menyalahi aturan kami tetap berpegang teguh pada aturan KPU,” jelas Zakawerus dengan penuh ramah.

Penulis: Briet Maga

Editor   : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan