BPK Temui Masalah Keuangan Partai Hanura Minsel

Amurang, Fajarmanado.com – Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) belum mencairkan dana partai Hanura karena masih ditemui masalah dalam laporan keuangannya tahun 2015.

“Kami tak berani gegabah merekomendasi pencairannya, karena LHP dari BPK RI  Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tentang atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dari APBD tahun anggaran 2015, memberikan catatan khusus atas laporan keuangan Partai Hanura,” kata Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Minahasa Selatan, Drs Alex Slat.

Didampingi Kepala Bidang Fasilitasi Hubungan Kelembagaan dan Politik Herry Tandaju, SE,  Slat mengungkapkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dari APBD tahun anggaran 2015 sudah diterima pihaknya.

“Partai politik di Minsel yang menerima bantuan keuangan partai politik dari dana APBD tahun anggaran 2015 lalu, di antaranya, PDIP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, PAN dan Partai Hanura.

“Sedangkan Partai Golkar, hingga saat ini belum mendapat bantuan lantaran permasalah mereka baru saja selesai,’’ ujar Tandaju.

LHP tersebut, katanya, telah diserahkan kepada penguus  Partai Hanura Minsel. Ada catatan penting yang harus mereka perbaiki k. Banyak masalah dalam laporan itu, makanya BPK RI meminta pengurus lebih cermat lagi menyusun laporan,” sambung Tandayu.

Ketua DPC Partai Hanura Minsel Frangky Winokan, SE yang baru saja menerima Surat Keputusan (SK) Pengurus Partai Hanura Minsel 2016-2021 diharapkan untuk menyikapi dengan cara memperbaiki catatan BPK RI tersebut. “Supaya di kemudian hari Partai Hanura tidak akan mendapat catatan lagi,’’katanya.

Ditempat terpisah, Ketua DPC Partai Hanura Minsel, Frangky Winokan, SE dikonfirmasi terkait LHP BPK RI mengaku kaget. “Masak iya. Saya belum tahu,” kelitnya.

Menurut Winokan, hal itu menjadi tugas pengurus lama. “Kami sendiri baru sekitar satu bulan menjadi pengurus. Bukan lepas tanggung jawab, tapi saya akan berkoordinasi dengan pengurus lama,” papar pengusaha muda ini.

Catatan BPK RI adalah tak lain ditujukan kepada pengurus lama yang dipimpin Ketua  Billy J Regar, Ssos. “Mereka yang berkewajiban memperbaiki laporannya karena mereka yang tahu persis penggunaan dana partai pada tahun 2015 lalu,” kata Winokan.

Namun Winokan menjadikan laporan tersebut sebagai salahsatu bahan evaluasi pengelolaan keuangan partai di bawah kendalinya.

“Ini menginsyaratkan agar pengurus baru harus melakukan pembenahan agar organisasi berjalan dengan baik,” ujarnya sambil mengharapkan pengurus hasil Musca II di Hotel Prince, Pondang-Amurang ini, tetap solid dengan menggunakan keuangan partai sebagaimana mestinya. lalu akan berjalan dengan baik.

(andries)