Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Bupati Manalip Versus ASN, Ngabalin Ancam Mendagri Kumolo - Fajar Manado

Bupati Manalip Versus ASN, Ngabalin Ancam Mendagri Kumolo

Bupati Manalip Versus ASN, Ngabalin Ancam Mendagri Kumolo
Staf Ahli Presiden Ali Mochtar Ngabalin bersama delegasi ASN Talaud yang dipimpin Dr Yohanis Kamagi, AP, MSi di depan Kantor Staf Ahli Presiden, Jakarta, Kamis (13/9/2018).
Talaud, Fajarmanado.com — Perseteruan antara Bupati Kabupaten Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) versus Aparatur Sipil Negara (ASN) soal rolling pengawai setempat akhirnya sampai di Istana Negara.

Menyusul rangkaian demo, baik di Pemkab dan DPRD Talaud maupun di Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), diam-diam perwakilan ASN Talaud mengadu langsung ke istana negara.

Delegasi ASN yang dipimpin oleh Dr. Yohanis Kamagi AP, MSi diterima di Kantor Staf Presiden oleh staf ahli Presiden Dr. Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Staf Khusus Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/9/2018), pekan lalu.

Sebagaimana tuntutan ratusan ASN selama ini, mereka mengharapkan perlindungan Presiden RI Joko Widodo terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan SWM.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati SWM dinilai melanggar Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016, UU nomor 24 tahun 2013 serta UU nomor 30 tahun 2014 serta aturan peraturan Perundangan kepegawaian turunannya ketika melakukan mutasi ASN secara besar-besaran pasca kalah Pilkada 27 Juni 2018.

Dr. Yohanis Kamagi AP, MSi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Staf ahli Kepresidenan Dr. Ali Mochtar Ngabalin berjanji akan segera menuntaskan permasalahan yang ada di Talaud.

“Beliau secara langsung menelpon Mendagri menanyakan permasalahan yang dialami ASN Talaud dan dijawab oleh Mendagri segera diselesaikan,” ujar Kamagi.

Sementara itu, Staf ahli Kepresidenan Dr. Ali Mochtar Ngabalin mengancam Mendagri Tjahjo Kumolo. Ia menegaskan, jika Mendagri tidak mampu menyelesaikan hal tersebut, laporan itu akan langsung disampaikan kepada Presiden.

Suasana pertemuan delegasi ASN Talaud dengan Staf Ahli Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Jakarta, Kamis (13/9/2018)

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Bupati SWM, Ngabalin dengan tegas menjawab akan ada sanksi. “Karena ini ada pelanggaran hukum, pastinya ada sanksi, ” tegasnya.

Terhadap persoalan yang dialami oleh ASN Talaud, Kamagi berharap agar Mendagri melalui kewenangan yang dimiliki mencabut SK Bupati, serta mengembalikan para pejabat kepada kedudukan semula.

“Mengharapkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak menutup mata terhadap masalah ini sehingga apabila dibiarkan akan menjadi preseden buruk, contoh yang buruk bagi masyarakat Indonesia bahwa kepala daerah dapat seenaknya melanggar Undang-undang Negara Republik Indonesia tanpa dijatuhi sanksi sehingga bisa saja diikuti oleh daerah-daerah lainya,” harap Kamagi.

Selain itu, melalui surat kepada Presiden, Kamagi Cs meminta presiden untuk melakukan sejumlah evaluasi terhadap kinerja kementerian dalam negeri khususnya beberapa pejabat yang ada di dalamnya tidak memberikan informasi akurat kepada Mendagri akan kasus yang menimpa Talaud, sehingga Mendagri tidak mengetahui pokok permasalahan.

Penulis: Briet Maga

Editor   : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan