Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Calo CPNS Dituntut 4 Tahun Penjara di PN Tondano

Calo CPNS Dituntut 4 Tahun Penjara di PN Tondano
Kantor Kejaksaan Negeri Minahasa
Tondano, Fajarmanado.com – Setelah melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya, JR, terdakwa kasus calo CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Minahasa tahun 2014 dituntut enam tahun penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa, Pirly Momongan SH dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tondano, Senin (19/06/2017), siang tadi.

Jaksa Momongan mengatakan, terdakwa diduga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Modus operandi terdakwa dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan menggerakkan orang lain.

Hal tersebut dilakukan terdakwa agar seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu. Menurut JPU, perbuatan ini harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. “Ini sangat jelas melanggar Pasal 378 KUHP Junto pasal 65 ayat 1 KUHP tentang tentang Penipuan,” ujar Momongan.

Momongan pun menjelaskan bahwa pihaknya menetapkan sejumlah barang bukti seperti Kwitansi penyerahan uang senilai Rp 60 Juta untuk pembayaran titipan kelulusan CPNS, SK Kebijakan tertanggal 12 Agustus 2014 bermaterai 6000 yang ditandatangani Feisy Jensen.

Satu lembar surat foto copy dari Badan Kepegawaian Negara Penetapan NIP CPNS Pusat tertanggal 28 April 2014 yang bertuliskan nama Fandi Mutalib SH yang terdapat tulisan tangan yang ditulis sendiri oleh terdakwa JR.

“Ada juga satu lembar kwitansi untuk pembayaran penerimaan CPNS tahun 2014 sebesar Rp 60 Juta tertanggal 26 Agustus 2014 dari korbannya,” tambah Momongan.

Selain itu satu lembar kwitansi untuk pembayaran/pengurusan pengangkatan CPNS sebesar Rp 55 Juta yang ditandatangani oleh JR. Satu lembar kwitansi untuk pembayaran titipan kelulusan CPNS SK Kebijakan sebesar Rp 50 Juta yang ditanda tangani Feisy Jansen tertanggal 26 Agustus 2014.

“Dan terakhir adalah satu lembar kwitansi rekening koran BNI Taplus atas nama Feisy Jansen terdapat bukti transfer kepada Djuma sebesar Rp 20 Juta tertanggal 2 September 2014,” ungkapnya.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU dihadapan Majelis Hakim Julien Mamahit MH selaku Ketua, Paul Pane MH dan Mariani Korompot MH sebagai anggota.

Kepala Kejari Minahasa, Saptana Setyabudi SH MH melalui Kasi Intel, Ryan Untu SH ketika dikonfirmasi tak menapik akan hal tersebut. “Kami akan terus mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas,” singkat Untu.

Penulis : Fiser Wakulu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan