Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Dapat DID 2019, Wagub Kandouw Sebut Target Sulut Semua Daerah Harus WTP - Fajar Manado

Dapat DID 2019, Wagub Kandouw Sebut Target Sulut Semua Daerah Harus WTP

Dapat DID 2019, Wagub Kandouw Sebut Target Sulut Semua Daerah Harus WTP
Manado, Fajarmanado.com — Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Wagub Sulut) Drs. Steven  Kandouw mengingatkan agar semua daerah tingkat dua di Sulut harus bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bidang pengelolaan keuangan tahun 2018.

Wagub Kandouw menegaskan hal tersebut ketika membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Kabupaten dan Kota Se Sulut  di Manado, Senin (22/10/2018).

Dalam sambutannya, Wagub Kandouw menegaskan pentingnya sinergitas dan keselarasan dalam pengelolaan percepatan penyerapan anggaran, baik ditingkat Kabupaten dan Kota maupun Provinsi.

“Kegiatan ini sangat penting. Kita akan mampu menyelesaikan hambatan dalam penyerapan realisasi anggaran Kabupaten dan Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,” kata Kandouw.

Menurut Kandouw, realisasi anggaran merupakan indikator penting suksesnya penyelenggaraan pembangunan di Sulut karena setiap tahapan pelaksanaannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasinya harus dilaksanakan optimal.

Baca Juga :  Di Depan Ketua MA, Olly Sebut Sulut Akan Bentuk Pengadilan Terpadu dan Pusat Pendidikan di Intim

Untuk itu, lanjut dia, jika seluruh kabupaten dan kota melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan maka seluruh daerah dapat meraih opiniWTP.

“Tahun depan, semua kabupaten dan kota di Sulut harus bisa meraih opini WTP untuk pengelolaan keuangan tahun 2018,” tandasnya.

“Ini adalah target dari Pak Gubernur. Termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow yang mendapat disclaimer juga bisa meraih WTP,” sambung Wagub Kandouw.

Ia menjelaskan, setiap kabupaten dan kota yang berhasil meraih opini WTP akan berhak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.

DID tersebut, lanjutnya, bisa digunakan untuk memacu perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan.

Baca Juga :  Dibuka Besok, PKN Revolusi Mental Diwarnai Penilaian Kebersihan Toilet

“Opini dari BPK berpengaruh kepada dana insentif daerah yang bisa diperoleh setiap daerah yang berhasil meraih WTP,” tambah Kandouw.

Untuk diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, salah satu tugas TEPRA adalah memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pertemuan tersebut tampak turut dihadiri Wakil Wali Kota Manado Mor Bastian dan para pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi serta Kabupaten dan Kota se Sulut.

Penulis: Jones Mamitoho

Editor   : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan