Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Di Depan Ketua MA, Olly Sebut Sulut Akan Bentuk Pengadilan Terpadu dan Pusat Pendidikan di Intim - Fajar Manado

Di Depan Ketua MA, Olly Sebut Sulut Akan Bentuk Pengadilan Terpadu dan Pusat Pendidikan di Intim

Di Depan Ketua MA, Olly Sebut Sulut Akan Bentuk Pengadilan Terpadu dan Pusat Pendidikan di Intim
Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE sesaat setelah tiba di Bandara Melonguane, Talaud, Senin (22/10/2018) pagi.
Talaud, Fajarmanado.com — Gubernur Olly Dondokambey, SE mengungkapkan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan membentuk pengadilan terpadu dan membangun pusat pendidikan pengadilan di wilayah Indonesia Timur (Intim).

Gubernur Olly mengungkapkan hal tersebut pada acara peresmian 85 Kantor Pengadilan Negeri (PN) yang dilakukan Ketua Mahkama Agung (MA) Prof. DR Muhammad Hatta Ali di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Senin (22/10/2018).

Ke depan, Gubernur Olly mengatakan di Sulut akan dibangun pengadilan terpadu. Selain itu, juga akan dibangun pusat pendidikan  pengadilan wilayah timur Indonesia.

“Pemprov Sulut telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung tersebut,” katanya sambil menyampaikan terima kasih kepada Mahkama Agung yang memilih Sulut sebagai tempat peresmian 85 pengadilan.

Pemprov Sulut, lanjut dia, selalu mendukung pembangunan pengadilan, agar masyarakat dapat merasakan Keadilan, pengadilan diharapkan berfungsi dengan baik bagi masyarakat.

“Dengan adanya pengadilan di daerah pinggiran NKRI,  merupakan semangat Presiden Joko Widodo dengan program Nawacita, menjadi contoh bagi semua agar keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia bisa dirasakan secara merata,” katanya.

Sementara itu, Ketua MA Hatta Ali menjelaskan, persemian serentak 85 pengadilan ini menjadi momentum bagi perwujudan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

“Dengan adanya pengadilan di tiap daerah juga sebagai upaya mempermudah akses masyarakat tentang peradilan, daerah Melonguane dipilih menjadi pusat peresmian disadari pimpinan MA menilai Melonguane memiliki nilai strategis karena ada di ujung wilayah Indonesia, berbatasan dengan negara Filipina,” ujarnya.

Baca Juga :  Diutus Uskup Rolly Untu, Wagub Kandouw Lepas Kontingen Pesparani Katolik Menuju Ambon

Dengan dibukanya pengadilan di daerah pinggiran NKRI seperti di Melonguane, lanjut dia, mendorong langkah pemerintah untuk lebih dekat dengan para pencari keadilan yang ada di wilayah pinggiran Indonesia.

Dikatakan, kebiijakan pemerintah membangun dari perbatasan, memacu daerah untuk terus berkembang, pemerataan pembangunan harus adil.

Ketua MA Hatta Ali menyadari interaksi sosial dan ekonomi tidak lepas dari gesekan sehingga ada masalah dalam hukum.

Untuk itu lembaga formal perlu dalam menyelesaikan sengketa, pengadilan menjadi kebutuhan agar ketertiban di perbatasan dapat terjaga dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga.

Dengan adanya pengadilan, hak dasar masyarakat akan hukum dan hak asasi harus terpenuhi dengan baik, masyarakat harus paham dan sadar akan hak hukum, akses keadilan harus berfokus dalam sistem hukum dan dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan.

“Keputusan yang adil harus dirasakan semua kalangan masyarakat, lembaga peradilan sebagai bagian struktur hukum memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak dasar, perlindungan dan kepastian hukum harus didapatkan masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  Resmikan Rumah Kerja dan Media Centre GEMA Sulut, Mayulu Bidik Kemenangan 80%

Ia menambahkan, lembaga peradilan harus dapat diakses semua masyarakat.

Terbentuknya pengadilan baru, menurutnya, bukan hanya dari gedung dan wilayah, namun terpenting untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat, kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, untuk itu badan peradilan mendekatkan diri kepada pencari keadilan.

Banyak kendala yang dihadapi untuk akses hukum, melalui Kepres nomor 13 sampai 18 tahun 2016 sebagai dasar pembentukan Pengadilan, merupakan respon pisitif dari pemerataan keadilan, untuk itu 85 pengadilan bisa di dirikan.

“Tugas berat menanti para aparatur peradilan untuk merintis pengadilan baru, namun diyakini mereka mampu, dibutuhkan komitmen kerjasama dan kerja keras sehingga peradilan bisa berjalan dengan baik,” ujar Hatta Ali.

Bupati Talaud, Sri Wahyumi Manalip menyampaikan terima kasih kepada Mahkama Agung RI dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang datang mengunjungi Talaud.

Peresmian dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Kantor PN Melonguane oleh ketua MA dan Gubernur Sulut.

Tampak hadir,  para pejabat lingkup Mahkama Agung RI, Danrem 131 Brigjen Joseph Robert Giri, Kapolda Irjen Bambang Waskito, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw serta para pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulut dan Pemkab Talaud dan tamu undangan lainnya.

Penulis: Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan