Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Dugaan, Ada Mafia Perizinan di PTSP Manado

Dugaan, Ada Mafia Perizinan di PTSP Manado
Lahan yang seharusnya menjadi lahan parkir, tapi menjadi bangunan tambahan RM. Afisha.

Manado, Fajarmanado.com – Proses keluarnya Izin-izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) ke beberapa tempat usaha rumah makan mulai dipertanyakan.

Pasalnya, izin RM. Afisha yang beroperasi di kota Manado diduga bisa keluar cepat tanpa melalui prosedur dan ketentuan berlaku.

Tak hanya itu, pihak yang berwenang pun, seperti Kecamatan dan Kelurahan seakan tutup mata dengan realita di lapangan.

Beberapa waktu lalu, saat dikinfirmasi ke Kepala Dinas PM-PTSP, Bismark Lumentut, SE dan 2 stafnya, Kabid Perencanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Naomi A.J. Ruru, SS, MSi dan Kabid Data, Informasi, Pengaduan, Pengawasan dan Regulasi, Steven D Nangoy, SE, kompak mengatakan pihak RM. Afisha sudah memiliki niat baik mengurus izin, begitu juga dengan pihak RM. Bakar Rica.

“Pihak RM. Afisha sudah punya niat baik untuk urus izin. Kalau lahan parkir sesuai syarat Andalalin, mereka sudah membeli lahan disebelahnya dan janjinya lahan itu untuk lahan parkir,” jelas Lumentut ke beberapa wartawan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Senada, 2 orang Kabidnya pun mengatakan harus menghargai niat baik dari pemilik-pemilik rumah makan ini.

“Kita harus menghargai niat baik mereka. Izinnya sudah mau keluar, pemilik RM. Afisha siang ini mau melunasi biayanya sekitar Rp 11 juta lebih. Untuk lahan parkir, mereka janji, lahan yang baru dibeli disebelahnya jadi lahan parkir,” jelas Naomi beberapa waktu lalu.

“Mereka sudah punya niat baik dengan mengurus izinnya. Kita harus hargai itu. Untuk lahan parkir, sudah dipenuhi, mereka sudah beli lahan disebelahnya. Mereka janji lahan itu untuk lahan parkir,” ungkap Steven yang di konfirmasi di tempat berbeda beberapa waktu lalu.

Seiring waktu, ternyata janji pemilik RM. Afisha tidak terealisasi.

Pantauan Fajarmanado sejak Kamis (15/06) kemarin, lahan yang yang dijanjikan pemilik RM. Afisha, Hi. Ihsan ke pihak Pemkot Manado, ternyata berdiri bangunan.

Saat hal ini di konfirmasi ke Kadis PM-PTSP melalui salah satu Kabidnya, Steven D Nangoy, SE, mengatakan pemilik sudah datang ke PTSP dan berkas sudah di tim teknis.

“Kami sudah mengirim surat pemberitahuan untuk jangan melakukan kegiatan selama belum ada perizinan. Pemilik sudah ke kantor,” jawab Steven via WA.

Sementara itu, saat di konfirmasi ke Kasat Pol PP, Xaverius Runtuwene, Kamis (15/06), pihaknya sudah mengambil tindakkan penghentian kegiatan pembangunan.

Saat di informasikan tetap ada aktifitas di lokasi RM. Afisha, Runtuwene langsung kembali menugaskan timnya untuk melakukan tindakan tegas dengan menyita peralatan kerja.

Herannya, hingga kini RM. Afisha, yang jaraknya tak lebih dari 30 meter dari kantor Pemkot dan DPRD Kota Manado tetap beroperasional tanpa harus memiliki izin, seakan memiliki kekuasaan yang super luar biasa.

Satu lagi, RM. Bakar Rica, yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari kantor Pemkot Manado.

Dari informasi yang diperoleh Fajarmanado, bangunan RM. Bakar Rica hanya memiliki IMB rumah tinggal. Sementara saat ini bangunan sudah di gunakan sebagai tempat usaha.

Kedua rumah makan yang menyajikan menu utama ikan bakar ini seakan punya ke khususan.

Dengan tidak memiliki izin, keberadaan ke dua tempat usaha ini tidak memberikan kontribusi nyata pada pendapatan asli daerah (PAD) kota Manado.

Sebab, Pemkot tidak dibenarkan melakukan pengutipan retribusi pajak makan/minum di kedua rumah makan itu.

Sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Pariwisata nomor : 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pariwisata menyebutkan bahwa Pengusaha pariwisata diwajibkan mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Mengacu pada pasal 21 dan 22 Permenpar nomor 18 tahun 2016, salah satu yang wajib dipenuhi pengusaha adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Perlu diketahui, untuk IMB, pemerintah telah mengaturnya di Undang-undang nomor 28 tahun 2002, tentang Bangunan Gedung dan pelaksanaannya telah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005.

Dan sesuai pasal 47 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2011, dikatakan setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis dampak lalulintas (Andalalin), yang salah satu syarat di dalamnya adalah ketersediaan lahan parkir.

Pada pasal 49 PP nomor 32 tahun 2011, Andalalin adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum memperoleh izin lokasi dan izin mendirikan bangunan (IMB) di keluarkan.

Sementara itu,Walikota dan Wakil Walikota Manado sudah pernah menegaskan untuk menghentikan dan menutup tempat usaha yang tidak memiliki izin.

Tapi dengan dikeluarkannya IMB RM. Afisha dan izin lainnya hanya berdasarkan janji, menjadi pertanyaan sendiri atas kebijakkan Dinas PM-PTSP Manado.

Penulis : Simon Siagian

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan