Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Gelar Hearing Dengan Dinsos PMD, DPRD Minut Desak Pelaksanakan Pilhut Harus Segera Dilaksanakan - Fajar Manado

Gelar Hearing Dengan Dinsos PMD, DPRD Minut Desak Pelaksanakan Pilhut Harus Segera Dilaksanakan

Gelar Hearing Dengan Dinsos PMD, DPRD Minut Desak Pelaksanakan Pilhut Harus Segera Dilaksanakan
DPRD Minut Gelar Hearing degan Pemkab terkait pelaksanaan Pilhut

Airmadidi,Fajarmanado.com – DPRD Minahasa Utara, Senin (9/10) menggelar hearing dengan Pemkab untuk mempertanyakan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) tahun ini. Pasalanya, anggaran untuk Pilhut sudah ditata di APBD tahun 2018 sementara hingga september ini belum ada tanda-tanda pelaksanaan Pilhut tersebut.

Dalam pelaksanaan hearing yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Minahasa Utara, Berty Kapojos sempat berlangsung alot karena terjadi perbedaan persepsi antara legislatif dan eksekutif  dalam hal aturan pelaksanaan Pilhut tersebut. Pihak eksekutif  yang dipimpin asisiten I bidang pemerintahan, Revino Dondokambey didampingi Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Boby Najoan beralasan, pelaksanaan Pilhut belum dilaksanakan karena masih menunggu rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri terkait pelaksanaan Pilhut yang diajukan Pemkab Minut.

Asisten I Revino Dondokambey ketika dikonfirmasi soal ini enggan memberikan jawaban, pihaknya hanya mengarahkan para awak media untuk mengkonfirmasi hal ini ke pihak DPRD.”Sudah ada keputusan dari dewan, silahkan hubungi pihak dewan saja.”ujar Dondokambey.

Sementara Kepala Dinsos PMD, Robby Najoan saat dimintai  tanggapannya menuturkan, pihaknya akan mempelajari rekomendasi dari DPRD soal pelaksanaan Pilhut, hal ini dilakukan untuk menyingkronkan keputusan DPRD dengan aturan pelaksanaan Pilhut agar tidak menyalahi aturan jika pelaksanaan Pilhut tersebut dilaksanakan.

“Kami akan pelajari dulu rekomendasi dari DPRD ini agar pelaksanaan Pilhut tidak menyalahi aturan,”terangnya singkat.

Sementara wakil ketua DPRD Minut, Denny Wowiling dalam rapat dengar pendapat tersebut menilai, pihak eksekutif tidak konsisten dalam menerapkan aturan pelaksanan Pilhut tersebut, sebab berdasarkan aturan penjabat hukum tua tidak bisa lebih dari 6 bulan atau paling lambat 6 bulan desa tersebut harus segera dilaksanakan Pilhut, sementara di Minut ada Plt hukum tua yang sudah menjabat lebih dari 6 bulan hanya diamkan oleh eksekutif, sementara dilain sisi pelaksanaan hukum tua yang sudah diagendakan tahun 2018 dan sudah ditata dalam APBD anggarannya malah ditunda dengan alasan masih menungu rekomendasi dari Kemendagri.

“Kita harus menempatkan aturan pada porsinya dan tahu membedakan menunggu rekomendasi dan petunjuk atau penjelasan dari Kemendagri. Soal pelaksanaan Pilhut ini aturannya sudah jelas dan kita hanya membutuhkan penjelasan dari Kemendagri soal putusan MK yang membolehkan calon hukum tua dari luar desa untuk mencalonkan diri yang belum diatur di Perda. Jangan persoalan ini dibuat rumit yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan Pilhut.”tukas Dewo sapaan akrab politis partai Golkar ini.

Berdasarkan hasil hearing yang digelar diruang Badan Anggaran (Banggar) tersebut, DPRD mendesak agar pemerintah kabupaten segera melaksanakan Pilhut di sejumlah desa yang akan melaksanakan Pilhut tahun 2018 ini.

 

Penulis : Joel

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan