Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Gubernur Olly Sebut Penyusunan RUED-P Tak Bisa Ditawar

Gubernur Olly Sebut Penyusunan RUED-P Tak Bisa Ditawar
Suasana pertemuan Pemrov Sulut dipimpin Asisten II Rudi Mokoginta, SE, MTP dengan tim Dewan Energi Nasional (DEN) dan Komisi VII DPR RI di Ruang WOC, Kamis (05/10/2017) pagi. Pertemuan ini dalam rangka penyusunan RUED-P.
Manado, Fajarmanado.com – Gubernur Olly Dondokambey SE menegaskan, penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Sulawesi Utara (Sulut) adalah hal mutlak yang tidak dapat ditawar lagi. RUED-P ini untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan energi daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Gubernur menyatakan hal tersebut diwakili Asisten II Rudi Mokoginta, SE, MTP ketika menerima kunjungan kerja anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dan Komisi VII DPR RI dalam rangka penyusunan RUED-P di Ruang WOC, Kamis (05/10/2017) pagi.

“Rapat ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memenuhi ketersediaan dan ketercukupan energi di daerah, melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi,” tandasnya.

RUED maupun nasional, antara lain, bertujuan untuk penambahan infrastruktur energi, meningkatkan peran Energi Baru Terbarukan (EBT) paling sedikit 23%, melaksanakan konservasi energi dan penguatan kapasitas kelembagaan provinsi/kabupaten/kota dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan energi yang mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Oleh karena strategis dan pentingnya energi bagi pembangunan di daerah Nyiur Melambai, Gubernur Olly pun mengajak semua pihak untuk mengelolanya secara baik dan benar.

“Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya ini, harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. Selain itu, dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup,” katanya.

Gubernur menambahkan, pentingnya pengelolaan itu juga disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan energi di Sulut dari tahun ke tahun seiring meningkatnya  pertumbuhan jumlah penduduk yang memerlukan pemukiman baru, dinamika pertumbuhan ekonomi dan perdagangan daerah, serta upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi beberapa proyek strategis nasional di daerah.

“Semua proyek strategis seperti proyek bendungan, jalan tol, IHP dan KEK, perluasan bandara Samrat, trem dalam Kota manado, jalan lingkar Manado, jalur kereta api, semuanya memerlukan ketersediaan sumber energi yang cukup,” paparnya.

Meski demikian, lanjut dia, disadari bahwa diwaktu yang bersamaan kita juga sedang mengalami berbagai tantangan dalam pemenuhan ketercukupan energi daerah maupun nasional yang disebabkan ketergantungan sumber energi kita dari fosil (minyak bumi dan batu bara) masih cukup tinggi.

Ketergantungan itu sewaktu-waktu akan menimbulkan gejolak yang bisa mengancam proses pembangunan yang ada, karena minyak bumi dan batubara akan mengalami fluktuasi harga, disamping efek negatif bagi lingkungan yang mengikutinya dan tentu saja suatu saat ketersediaannya akan habis.

Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan mengapresiasi penyusunan RUED-P tersebut. Dia berharap proses penyusunan dapat selesai pada tahun depan.

“Kami mendukung penuh penyusunan RUED-P. Targetnya Agustus 2018 sudah selesai. Ini demi kemajuan pembangunan di Sulawesi Utara,” ujar legislator asal Sulut ini.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinadly Dalimi menjelaskan tujuan kedatangan tim DEN di Sulut kali ini.

“Kami akan mengumpulkan semua informasi tentang potensi energi yang ada di Sulut. Baik dari PLN, Pertamina, PGN dan lainnya. Ini tujuannya agar semua perencanaan bisa terintegrasi sehingga rancangan umum energi daerah dapat disusun dengan baik,” jelasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Ricky Toemandoek, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Frangky Manumpil, GM PLN Wilayah Suluttenggo Edison Sipahutar dan Kepala BPS Sulut, Mohamad Edy Mahmud.

Editor : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan