Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Hebat..! Lagi, Pemkot Tomohon Terima Penghargaan Menteri Keuangan - Fajar Manado

Hebat..! Lagi, Pemkot Tomohon Terima Penghargaan Menteri Keuangan

Hebat..! Lagi, Pemkot Tomohon Terima Penghargaan Menteri Keuangan
Wali Kota Tomohon, Jimmy Feldie Eman, SE Ak menerima Piagam Penghargaan Kemenkeu Sri Mulyani dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Dr Muhdi, SE, SIP, MIS, PhD pada Rakor dan Sosialisasi Dana Bagi Hasil di Bukit Doa Mahawu, Kota Tomohon, Selasa (9/10/2018)
Tomohon, Fajarmanado.com — Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Dr Muhdi, SE, SIP, MIS, PhD menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon.

Penghargaan tersebut dianugerahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berkat prestasi Pemkot Tomohon dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima langsung oleh Wali Kota Jimmy Feidie Eman, SE.Ak.

Piagam penghargaan tersebut di terima Wali Kota Eman saat Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Bukit Doa Mahawu Tomohon, Selasa (9/10/2018).

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Eman memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dana bagi hasil tersebut.

Baca Juga :  Dandim Purnama Memantau Kesiapan TMMD ke-103 di Tomohon

Ia pun berharap dapat memberikan pemahaman dan menambah nilai wawasan pada semua peserta, yang berkaitan dengan penerimaan dan pemanfaatan dana bagi hasil.

Dikatakan, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan peraturan daerah tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Hal ini membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan kewenangan bagi propinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pungutan sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah,” jelasnya.

Baca Juga :  Nita Wenur Pimpin Rapat Bersama DPRD dan Kemenkumham Sulut

“Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 memiliki semangat untuk melaksanakan kebijakan dalam hal penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (Local Tax Empowerment) dan peningkatan efektivitas pengawasan,” sambungnya.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi tersebu dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sulut  DR. Muhdi, SE. SIP, MIS, PhD., Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sulut Olvie Atteng, SE. MSi, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon Drs. Gerardus Mogi, dan Kepala Badan/Dinas Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se Sulut bersama staf.

Penulis: Prokla Mambo

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan