Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Ingin Jadi PNS, Honorer Wajib Ikut Tes, Ini Daerah yang Tak Dapat Jatah

Ingin Jadi PNS, Honorer Wajib Ikut Tes, Ini Daerah yang Tak Dapat Jatah
MenPANRB Asman Abnur di sela pembukaan Rapat Koordinasi Kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM KemenPANRB di Hotel Grand Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (3/5/2018). Foto/Ist.
Jakarta, Fajarmanado.com — Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, yang mencapai sekitar 200 ribu dipastikan bergulir pasca Pilkada serentak 27 Juni mendatang. Bahkan, formasinya dikabarkan akan ditetapkan bulan Mei ini.

Meski demikian, dipastikan pula bahwa selain Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menutup peluang tenaga honorer langsung diangkat jadi PNS, ternyata tidak semua daerah pula, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang mendapat jatah lowongan PNS tahun ini.

Penerimaan CPNS kali ini diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) maupun daerah.

“Totalnya mungkin sekitar itu (200 ribu kursi CPNS), tapi saya belum tahu karena angkanya berubah terus,” kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, di Jakarta, Rabu (1/5/2018).

Bulan ini, kata Bima, merupakan tenggat waktu bagi pemerintah untuk menetapkan formasi CPNS K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena, penerimaan CPNS 2018 dibuka usai Pilkada.

“Untuk membuka penerimaan CPNS 2018, kan harus ada formasi dulu. Nah formasi CPNS akan ditetapkan pada Mei ini,” jelasnya.

Bima menerangkan, jumlah formasi penerimaan CPNS 2018 mencapai sekitar ratusan ribu kursi karena daerah akan mendapatkan jatah formasi.

“Sebagian besar daerah akan mendapatkan formasi karena sejak 2014, daerah tidak dapat formasi apa-apa. Adapun banyak yang pensiun, jumlahnya setahun 150 ribu orang. Kalau empat tahun saja, sudah 600 ribu orang,” kata dia.

Bima kemudian memastikan, formasi CPNS 2018 tidak akan diberikan kepada daerah yang memiliki realisasi belanja pegawai di atas 50 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Bagaimana mereka bisa membayar gaji CPNS kalau belanja pegawainya sudah 50 persen. Itu kan sama saja, 2 persen dari populasi menikmati 50 persen dari APBD. Masa bayar gaji doang, pembangunannya mana, tidak adil dong,” tegasnya seperti dilansir dari Kompas.co.

Pemerintah menjamin formasi CPNS yang diberikan kepada K/L dan daerah bukanlah untuk jabatan yang bersifat administratif.

“Nanti kita seleksi pas formasi. Kita rekrut CPNS untuk menyelesaikan tugas-tugas teknis atau menciptakan kader di masa depan. Kita pilih keduanya, sehingga bukan jabatan administratif,” tandas Bima.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPARB) Asman Abnur menegaskan, tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer di pemerintahan menjadi PNS secara langsung karena undang-undang mengharuskan demikian.

“Untuk tahun ini ada pengangkatan atau penerimaan PNS melalui tes. Undang-Undang sekarang tidak lagi membenarkan merekrut PNS tanpa tes,” kata Asman di Kota Makassar, Kamis (3/5/2018).

Usai membuka Rapat Koordinasi Kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Kemenpan RB di Hotel Grand Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Asman menjelaskan, semua tenaga honorer berkesempatan ikut proses seleksi.

“Jadi kalau ada pegawai (honorer) sudah bekerja lima tahun atau dua tahun atau satu tahun, silakan ikut tes seleksi. Ngga apa-apa. Jadi ada persyaratannya,” tambah Asman

Dengan melalui proses seleksi, kata Asman, transparansi rekrutmen tenaga honorer menjadi PNS betul-betul transparan sesuai kompetensi calon.

“Saya berharap orang-orang yang mau menjadi PNS adalah mereka yang betul-betul mau belajar, mau bekerja secara profesional, dan punya kompotensi yang pas,” kata Asman.

Asman menambahkan, pemerintah berkeinginan agar PNS yang punya kedudukan sebagai kepala dinas punya kemauan kerja yang tinggi, profesional, dan punya kompetensi di bidangnya.

“Jadi PNS itu adalah jabatan yang betul-betul nanti berdasarkan kompotensinya. Jadi lulusnya berdasarkan tes. Tes-nya sekarang keterbukaan, transparansi dan tidak ada lagi misalnya rekomendasi pejabat, bupati, gubernur. Termasuk menteri sekalipun,” ucap Asman.

Lalu bagaimana dengan tenaga honorer yang usianya di atas 35 tahun ambang batas ikut seleksi CPNS, Menteri belum memberikan tanggapan.

Terkait rencana pemerintah akan memberikan THR kepada pensiunan, sedangkan banyak tenaga honorer mengeluh karena ingin statusnya diangkat menjadi PNS, Asman juga tak banyak komentar.

“Datanya ada tidak? harus jelas dulu. Lagi di godok! Jadi sekarang ini tunggu aja pengumumannya dari pemerintah secara resmi,” kilah Asman.

Editor : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan