Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Jelang Pilkada Mitra, Waspadai Black Campaign

Jelang Pilkada Mitra, Waspadai Black Campaign
Kerjasama dengan pihak terkait terus dilaksanakan KPU Mitra, termasuk dengan pihak kejaksaan. Tampak Bupati James Sumendap saat menandatangani NPHD tentang Dana Pilkada Mitra 2018 disaksikan Ketua KPU Mitra Ascke Benu dan komisioner lainnya di Tombatu, Rabu (10/08/2017).
Ratahan, Fajarmanado.com — Black campaign harus diwaspadai. Kampanye hitam menjadi salah satu pelanggaran yang berusaha diminimalisir penyelenggara pemilu, KPU dan Bawasl di Minahasa Tenggara (Mitra) selama ini.

Ketua KPU Minahasa Tenggara Asche Alexander Benu mengakui bahwa black campaign menjadi persoalan yang akan terus berusaha dihilangkan, minimal diminimalisir untuk Pilkada Mitra 2018.

“Salah satunya melalui media sosial (medsos). Munculnya akun-akun palsu yang menyebarkan isu atau informasi bohong, harus diwaspadai,” tutur Benu kepada Fajarmanado.com di ruang kerjanya, Kamis (24/08/2017), siang tadi.

Menurut dia, berkaca pada Pilkada sebelumnya, kabar bohong yang menyebar bukan hanya terkait calon, melainkan pula menghantam kredibilitas penyelenggara Pemilu.

“Kami akan membekali semua pihak untuk mengantisipasi hal ini. Salah satunya dengan menggandeng media massa untuk meluruskan setiap berita bohong yang menyebar ke masyarakat,” tukasnya.

Komisioner Vivi Massie menambahkan,  black campaign tak hanya akan berpengaruh pada calon, tetapi berimbas pula pada tingkat partisipasi pemilih. “Ini tentu perlu sinergitas semua pihak. Baik penyelenggara, partai politik, calon, juga masyarakat. Kita akan koordinasikan hal ini bersama dengan semua pihak. Termasuk Bawaslu,” tandas Massie.

Di sisi lain, pimpinan Bawaslu Sulut Johny Suak mengatakan, segala bentuk pelanggaran di Pilkada akan terus dicermati. “Termasuk black campaign. Baik langsung maupun dengan menggunakan media sosial. Saya berharap makin cerdas mencerna informasi yang masuk. Karena ini sangat berkaitan dengan wibawa Pemilu,” ujarnya.

Di sisi lain, pengamat politik Toar Palilingan mengakui bahwa  penyelenggara Pemilu harus kerja ekstra mengantisipasi kabar bohong yang bersifat black campaign yang disebarkan di medsos.

“Pengawasan ketat harus dilakukan. Akun-akun yang berkaitan dengan calon wajib diawasi. Termasuk akun no name yang sengaja dibentuk untuk menyebar kabar bohong,” tukasnya. Akademisi Hukum Unsrat ini juga mengimbau masyarakat untuk memilah informasi yang menyebar di medsos.

Penulis : Didi Gara

Editor    : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan