Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Kabar Roling Merebak, Ini Kata Pj Bupati Minahasa - Fajar Manado

Kabar Roling Merebak, Ini Kata Pj Bupati Minahasa

Kabar Roling Merebak, Ini Kata Pj Bupati Minahasa
Pj Bupati Minahasa, Roy Mewoh
Tondano, Fajarmanado.com — Pasca pesta demokrasi Pilkada serentak 27 Juni 2018, kabar roling jabatan merebak dalam tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa. Sejumlah pejabat yang duduk di posisi strategis pun dalam posisi harap-rarap cemas.

Namun, Penjabat (Pj) Bupati Minahasa, Royke Mewoh membantah kabar tak mengenakkan bagi jajaran pejabat Pemkab setempat tersebut.

Kepada sejumlah wartawan, Mowoh menegaskan bahwa hal itu hanyalah isu yang tidak berdasar sama sekali. “Itu kan hanya isu. Hari ini saya tegaskan bahwa tidak akan ada roling jabatan,” tandasnya di Tondano, Senin (2/7/2018) tadi.

Baca Juga :  Tinggalkan Polres Minahasa, Ini Pesan AKBP Christ Pusung

Meski demikian, Mewoh membenarkan apabila dalam waktu dekat akan ada pelantikan pejabat baru. Tapi, lanjut dia, untuk pengisian posisi jabatan yang kosong.

Mewoh menegaskan, pengisian jabatan yang lowong berbeda dengan roling jabatan.

“Itu bukan Rolling jabatan ya. Karena sesuai aturan, apabila terjadi pergantian atau pengisian jabatan yang kosong, itu diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur. Dan itu bukan Roling, yang diusulkan ialah pengisian posisi yang kosong” jelasnya.

“Ada sejumlah jabatan yang kosong dalam formasi eselon tiga dan empat. Harus dipahami bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan, akan tidak maksimal jika ada jabatan kosong. Apalagi jika jabatan strategis dalam pelayanan masyarakat,” sambung putra asli Minahasa, yang juga Kaban Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Baca Juga :  Wabub RD Warning Pengelola Dandes di Minahasa

Mewoh menguraikan bahwa untuk eselon tiga dan eselon empat lebih dahulu diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur, dan dari Menteri Dalam negeri akan merekomendasikan kepada Komisi ASN.

Sementara untuk eselon dua, harus meminta rekomendasi langsung dari komisi ASN. “Bagaimana akan dilaksanakan pelantikan jika rekomendasi saja belum ada,” pungkasnya.

Penulis: Fiser Wakulu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan