Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

KNPI Tantang Penegak Hukum Usut Lampu Solar Cell di Minahasa

KNPI Tantang Penegak Hukum Usut Lampu Solar Cell di Minahasa
Sekretaris KNPI Minahasa, Edwin Pratasik SPd
Tondano, Fajarmanado.com – Proyek Pengadaan lampu solar cell di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), khususnya tahun 2015 dan 2016 mendapat sorotan. Hal ini terkait adanya dugaan praktik korupsi dalam pekerjaan tersebut. Untuk itu, KNPI menantang penegak hukum mengusut keabsahan lampu penerangan jalan tenaga surya tersebut.

Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Minahasa, Bung Edwin Pratasik SPd mempertanyakan keseriusan penagak hukum mengusut tuntas sinyalemen menyalahgunaan dana alokasi desa dan  dana desa (ADD-Dandes) yang telah banyak kali dipertanyakan masyarakat ini.

Selain ada yang tidak melalui prosedur penetapan program yang dituangkan dalan APBDes, nilai anggarannya yang dituangkan dalam APBDes tidak sesuai dengan harga unit solar cell penerangan jalan yang berlaku umum.

“Untuk membongkar kasus korupsi, memang dibutuhkan keseriusan dari aparat penegak hukum. Karena  kalau tidak serius dan hanya setengah-setengah hati, kasus korupsi tidak akan terbongkar,” katanya kepada Fajarmanado.com di Tondano, siang tadi.

“Kami menduga kalau proyek pengadaan lampu solar cell di Kabupaten Minahasa pada tahun 2015 dan tahun 2016 sarat penyimpangan dan ada praktik korupsi disitu. Karena itu, kami sebagai generasi muda menantang aparat penegak hukum untuk mengusut proyek tersebut,” sambungnya.

 menurut Pratasis, yang harus diusut pertama soal harga solar Cell karena dalam anggarannya sangat besar. Pasalnya, lanjut dia, jika harga normal hanya mencapai sekitar Rp 10-14 Juta per unit, termasuk tiang dan biaya pemasangan. “Namun yang terjadi di Kabupaten Minahasa, harganya disinyalir di mark up hingga puluhan juta rupiah per unit,” katanya.

Belum lagi dengan soal jumlah yang dianggarkan dan terpasang disinyalir juga tak sesuai. “Misalkan seharusnya terpasang 100, namun kenyataan hanya sekitar 60 Unit. Lantas dikemanakan selisihnya,” tambahnya.

Dijelaskannya pula, pengadaan itu pun dilakukan di sejumlah wilayah di Minahasa seperti Kota Tondano, Kawangkoan dan Langowan.

Bahkan, disinyalir ada oknum petinggi daerah yang telah melakukan aksi gratifikasi dengan perusahaan pengadaan. Dimana oknum pejabat dimaksud menerima satu unit mobil bermerk Honda berwarna merah. Namun pekerjaan tiba-tiba dihentikan di tengah jalan sehingga tak memenuhi jumlah seharusnya. 

“Ini harus diusut. Dan jika aparat serius, pasti akan dapat akarnya,” tegas Pratasik.

Sementara itu sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) yang enggan namanya dipublikasikan ketika dikonfirmasi mengaku jika mereka tak tahu menahu soal hal tersebut. Alasan mereka jika kini sudah tidak ada lagi SKPD yang khusus mengurus masalah terkait pengadaan lampu solar cell.

“Saya dengan, pengadaan solar cell ini melibatkan pula oknum penegak hukum. Benar atau tidak saya tidak tahu. Hanya saja, sampai sekarang masalah ini seakan diacuhkan aparat penegak hukum,” ujar sumber lain.

Penulis : Fiser Wakulu

Editor       : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan