Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Lapor Jika Kumtua Halangi Masyarakat Yang Mau Mendaftar PPS

Lapor Jika Kumtua Halangi Masyarakat Yang Mau Mendaftar PPS
Ketua Panwaslu Minahasa, Donny Rumagit
Tondano, Fajarmanado.com – Pendaftaran PPS dibuka untuk umum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pendaftar, setelah mengisi dan melengkapi persyaratan administrasi, mendaftarkan diri kepada Kumtua atau Lurah setempat untuk dimasukan ke daftar rekomendasi kolektif buat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Siapa saja bisa mendaftar, asalkan sudah memiliki hak pilih, ijazah minimal SMA sederajat, berbadan sehat, berkelakuan baik dan yang tak kalah penting pula memiliki integritas yang kuat,” kata Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon kepada Fajarmanado.com di Tondano, baru-baru ini.

Namun demikian, sampai pendaftaran ditutup Jumat, hari ini, semakin ramai saja dipergunjingkan bahwa ada sejumlah oknum Kumtua yang tidak mau menerima para pendaftar calon PPS karena ada sentimen pribadi. Otomatis hal ini dinilai sangat merugikan bagi calon pendaftar. Bahkan ada yang menyebut bahwa hal itu adalah bentuk diskriminasi dan cerminan sikap melanggar perintah Undang-Undang yang dilakukan oleh Kumtua.

Saat dikonfirmasi, Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa, Donny Rumagit mengatakan, pihaknya akan memproses jika memang ada bukti. Untuk itu, Rumagit mengajak pada pihak yg merasa di rugikan untuk melaporkannya secara resmi kepada Panwas.

“Silahkan laporkan ke Panwas dan kami akan menindaklanjutinya dan memanggil oknum Kumtua yang dimaksud untuk di klarifikasi. Dan kalau terbukti ada pelanggaran pidana maka kami akan merekomendasikan pada pihak kepolisian,” ujar Rumagit kepada wartawan di Tondano, Jumat, (03/11/2017) tadi.

Ia kembali menegaskan, setiap warga negara Indonesia, wajib mematuhi perintah perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Pemilu. “Undang-Undang Pilkada pasal 19 ayat 1a mengatakan bahwa seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandiriandari para calon anggota PPS,” tegas Rumagit.

Penulis : Fiser Wakulu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan