Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Lumanauw : Jaga Kemandirian Desa “Stop Paket Arahan” Masuk Desa

Lumanauw : Jaga Kemandirian Desa “Stop Paket Arahan” Masuk Desa
Tokoh Pemuda Minahasa Utara, Hendra Lumanauw

Airmadidi, Fajarmanado.com – Semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menginginkan desa menjadi entitas yang kuat, maju dan mandiri. Desa tak lagi boleh didikte dan mengikuti begitu saja program yang bertajuk ‘program paketan’ atau ‘paket arahan’ dari kepentingan instansi lain di luar Pemerintah Desa. Demikian dikatakan Hendra Lumanauw, generasi muda Minut asal Kecamatan Kalawat.

Menurut Lumanauw, program yang dilaksanakan pemerintah desa merupakan hasil dari usulan masyarakat yang disepakati pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program desa tidak bisa diintervensi pihak lain atau instansi manapun.

“Evolusi perubahan (pembaharuan) dan indikator kemandirian desa diputuskan bersama oleh pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi adat, dan para tokoh intelektual di desa. Tidak diintervensi. Lagipula sudah ada norma dan rambu-rambu jelas yang diberikan oleh kementerian Desa,” pungkasnya.

Lebih lanjut dikatakan Ketua Karang Taruna Desa Kolongan Tetempangan ini, bahwa memandirikan desa merupakan semangat yang terkandung dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, lanjutnya, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Ia menjelaskan konsideran menimbang UU tersebut yang mendasari isi atau batang tubuh UU Desa. “Permasalahan desa cukup komplek dan sangat kontekstual. Masalah satu desa berbeda dengan desa lainnya. Budayanyapun demikian. Budaya minahasa, Nusa utara, mongondow, bantik, jawa, bugis, dan berbagai masyarakat adat berbeda satu dengan lainnya,”jelasnya.

“Setiap desa mempunyai cara/adat, setiap negara mempunyai aturan hukum adalah fakta yang telah tumbuh berkembang di bumi nusantara sejak lama. Dengan kata lain punya cara untuk mengelolah tanpa keluar dari aturan Undang-undang,” lanjut dia.

Oleh sebab itu, menurutnya, Desa tidak dapat didikte dan ikut apa kata lembaga atau instansi atau subjektivitas pendamping semata.

“Contoh kasus pada penataan program sisipan yang pernah terjadi pada beberapa tahun lalu, ada paketan program dari Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa soal motor sampah yang anggarannya 40 juta diatur per desa, padahal tidak semua desa yang urgen membutuhkan itu karena masih ada mobil sampah Pemkab yang menangani. Belum lagi isu-isu lain soal Bimtek untuk Pemerintah Desa, Kumtua dan Sekdes yang diatur oleh instansi di Pemkab yang hampir setiap tahun dipaketkan. Untung saja hal ini sudah tidak lagi berlanjut. Padahal anggaran itu bisa dialokasikan untuk kepentingan lain yang penting di desa,” bebernya.

Ia menambahkan, strategi dan cara pemberdayaan desa perlu disusun bersama-sama pemerintah desa dan masyarakat desa yang didampingi pendamping desa berdasarkan analisis sosial dan budaya yang dilakukan di masing-masing desa.

Penulis : Joel Polutu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan