Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Masuk Zona Merah, Pemprov Pertanyakan Penilaian Ombudsman Sulut

Masuk Zona Merah, Pemprov Pertanyakan Penilaian Ombudsman Sulut
Clay June Dondokambey SSTP MAP saat memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulut, Jalan 17 Agustus Manado, beberapa waktu lalu. Foto: Ist.
Manado, Fajarmanado.com – Ombudsman menempatkan pelayanan publik jajaran aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) masuk dalam kategori zona merah. Predikat rendah ini pun mendapat reaksi dari Pemprov Sulut.

Plt. Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik (KKP) Sulut, Clay June Dondokambey, SSTP, MAP mempertanyakan keabsahan hasil penilaian rendah terhadap Pemprov Sulut dalam memenuhi standar pelayanan publik.

“Kami menghargai penilaian yang dilakukan seluruh lembaga negara termasuk Ombudsman. Tapi penilaiannya berdasarkan apa, ya itu harus jelas,” tandas Clay kepada wartawan di Kantor Gubernur, Manado, Kamis (07/12/2017) siang.

Sebelumnya,  Kepala Perwakilan Ombudsman Sulut Helda Tirajoh, SH mengungkapkan, Provinsi Sulut masuk zona merah atas tingkat kepatuhan terhadap UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, masih rendah.

“Pemprov sulut nilainya merah untuk pelayanan publiknya,” ungkap Tirayoh, srikandi yang juga dikenal sebagai pengacara ini.

Ombudsman, kata dia,  melakukan survey terhadap semua organisasi perangkat daerah yang menyelengarakan pelayanan publik.

“Yang dinilai itu kepatuhan terhadap UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kalau masih merah berarti belum patuh,” ujarnya.

Ada tiga kriteria yang biasanya menentukan keberhasilan pelayanan publik oleh pemerintah. Yakni, zona merah dengan total nilai 0 hingga 50, zona kuning 51-80 dan terakhir zona hijau yang nilainya dari 81 hingga 100.

Clay mengaku menghargai hasil penilaian Ombudsman tersebut, hasil penilaiannya harus dibeber secara rinci agar tidak membingungkan karena selama ini pelayanan publik aparatur pemerintah Sulut oleh lembaga lain dinilai cukup baik dan memuaskan, termasuk dari lembaga penelitian luar negeri.

“Bahkan hasil penelitian Lee Kuan Yew school of public policy dalam publikasi Asia Competitiveness Institute (ACI) menempatkan Sulut pada posisi 4 government and institutional setting ranking,” ungkapnya.

Oleh karena itu Clay berharap agar Ombudsman Perwakilan Sulut tidak mengeluarkan pernyataan yang bukan menjadi kewenangan mereka, sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Clay menilai, Ombudsman Sulut telah melampaui kewenangannya. Kewenangan Ombudsman, katanya, hanya sebatas memberikan rekomendasi, bukan mengeluarkan pernyataan kepada publik.

Clay juga menyarankan, Ombudsman untuk  memperhatikan sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat kepada Gubernur Olly Dondokambey, SE. Semisal, penghargaan terhadap  komitmen Pemprov Sulut menomorsatukan pelayanan publik.

“Seperti penghargaan dari Kementerian PU-PR karena telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan perumahan,” ungkapnya.

Selain itu, Kemendagri telah memberikan penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) karena berhasil menjamin kebebasan hak sipil.

“Ada juga penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan dan kebudayaan serta berbagai penghargaan lainnya,” papar alumni STPDN/IPDN ini.

Hal senada juga datang dari Sekprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS. Menurut Silangen, pihak Ombudsman Sulut seharusnya memahami kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Oleh karena itu, baik diminta ataupun tidak, Ombudsman juga harus memberikan resume ata laporan tertulis kepada Gubernur.

“Jika belum sempat bertemu Gubernur, toh bisa melalui Pejabat Pemerintah Provinsi yang terkait dengan bidang tugas Ombudsman dalam hal ini Biro Organisasi Kepegawaian yang membawahi Sub Bagian Pelayanan Publik,” tandas Silangen.

Terkait aspek ketaatan yg menjadi indikator penilaian dari Ombudsman, Silangen mengatakan, Pemprov Sulut dari tahun 2009 sudah melaksanakan pelayanan publik dengan baik.

Program itu dibuktikan oleh Balai Mata Dinas Kesehatan, Samsat Kota Manado, Dikcapil Kota Manado dan Tata Usaha Pimpinan (TUP) Setdaprov Sulut mendapat penghargaan citra pelayanan publik (CPP) dari Kementrian PAN.

Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 yang dijabarkan pada peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, maka tahun lalu telah dibentuk sub bagian pelayanan publik jabatan struktural eselon empat.

“Jadi, sejak tahun 2009 Pemprov Sulut telah malaksanakan program kegiatan untuk menunjang perbaikan kualitas pelayanan publik sampai tahun 2017,” ujarnya.

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Ombudsman Sulut turut digandeng dan dilibatkan Pemprov dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di  Sulut. Semisal, pada hajatan Gelar Inovasi Pelayanan Publik beberapa lalu, Pemprov Sulut melibatkan Ombudsman Sulut sebagai salahsatu dari tim juri atau penilai.

Editor : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan