Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Menteri PANRB Rilis Sanksi Bagi PNS Tak Netral Dalam Pilkada - Fajar Manado

Menteri PANRB Rilis Sanksi Bagi PNS Tak Netral Dalam Pilkada

Menteri PANRB Rilis Sanksi Bagi PNS Tak Netral Dalam Pilkada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur merilis ancaman bagi para PNS yang tidak netral dalam menghadapi Pilkada, Pileg dan Pilpres melalui surat tertanggal 27 Desember 2017. Foto: Ist.
Jakarta, Fajarmanado.com – Desakan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perhelatan pesta demokrasi, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres, akhirnya, disikapi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Menteri PANRB, Asman Abnur pun menerbitkan surat khusus kepada pejabat negara tertanggal 27 Desember 2017.

Surat yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur serta Bupati dan Wali Kota itu, memuat beragam beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

“Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral,” tulis Menteri Asman sebagaimana dikutip Humas Kementerian PANRB, Kamis (28/12/2017).

Atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), maka PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral, dapat juga dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa,” jelas Menteri Asman.

Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah PNS selain Sekretaris Daerah (Sekda), menurut Menteri PANRB, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS yang bersangkutan.

Baca Juga :  Antisipasi Radikalisme dan Terosisme, Mendagri Tjahjo Kumolo Ingatkan Sekprov

Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah Sekda Kabupaten/Kota, maka pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Sedangkan dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah Sekda Provinsi, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menteri PANRB Asman Abnur juga mengingatkan adanya ancaman Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa:  i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; ii) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan iii) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun:

  1. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dan memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk;
  2. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Baca Juga :  Soal Kepercayaan Masyarakat, Wiranto Klaim Indonesia Nomor Satu di Dunia

Adapun Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa: i) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ii) pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah; iii) pembebasan dari jabatan; dan iv) atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:

  1. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

“Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tengang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” tulis Menteri PANRB.

Menteri PAN-RB meminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Penjabat Yang Berwenang pada instansi pemerintah untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Menteri PANRB ini dengan sebaik-baiknya.

Editor : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan