Pemkab Minahasa Ingkar Janji, PLN Ancam Putus Lampu Jalan

Manado, Fajarmanado.com – Manajemen PLN Cabang Manado mengaku gerah dengan sikap Pemkab Minahasa. Pemerintahan Drs Jantje Wowiling Sajow, MSi (JWS) dinilai ingkar janji membayar hutang Rp 8,1 miliar rekening lampu jalan.

“Sampai sekarang belum ada niat baik. (Pemkab Minahasa) belum juga menyetor sepersen pun,” komentar Manajer PLN Area Manado Paultje Mangundap menjawab Fajarmanado.com di Manado, Senin (10/04/2017), sore tadi.

Mangundap pun mengancam segera melakukan langkah tegas untuk melakukan pemutusan lampu-lampu jalan. “Setelah Paskah, kami akan memutus lampu jalan di wilayah Sonder, Kawangkoan sampai Langowan,” ujarnya.

Sesuai data PLN, sampai akhir Maret 2017, Pemkab Minahasa telah berkewajiban membayar selisih lebih dari petikan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) sebesar Rp 8,1 miliar lebih. Hutang ini merupakan akumulasi dari pemakaian lampu jalan sejak 2014.

Nilai tagihan rekening listrik PLN ini, diakui Mangundap, sempat menjadi perdebatan antara pihaknya dengan Pemkab Minahasa. Tak heran pada tahun 2016 lalu, ke dua pihak melakukan invenstigasi bersama sehingga tercetuslah kesepakatan bersama.

“Tapi sampai sekarang, belum ada niat baik dari (Pemkab) Minahasa menyetor, sehingga nilainya sudah membengkak sampai angka 8,1 miliar rupiah itu,” ketusnya.

Sebelumnya, Bupati JWS mengatakan kalau tunggakan tersebut terjadi karena penetapan tarif tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena angka yang harus di bayar tidak didukung data lampu terpakai.

Setelah dibentuk tim investigasi bersama Pemkab bersama PLN, akhirnya kewajiban pembayaran rekening listrik Pemkab berkurang Rp 1 miliar.

Berdasarkan kesepakatan bersama, katanya, Pemkab mengajukan anggaran persetujuan di DPRD Minahasa untuk dimasukkan dalam APBD. Pembayarannya disetujui diibayar secara bertahap mulai  tahun 2018 sampai lunas.

Menanggapi hal ini, Mangundap menyatakan kesal. “Wah, mengapa sudah membuat kesepakatan dananya belum ada. Hemat kami, saat Pemkab sudah berani membuat kesepakatan bersama, minimal sudah ada dana dan telah siap mulai untuk dibayar,” ujarnya.

(fis/ely)