Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Pemprov-BPN Bahas 2.400 Ha Lahan KEK Pariwisata

Pemprov-BPN Bahas 2.400 Ha Lahan KEK Pariwisata
Sekprov Edwin Silangen ketika mempresentasikan program pembebasan lahan sekitar 2.400 hektar kawasan KEK Pariwisata Likupang kepada Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin, SH, MSi di Manado, Rabu (11/10/2017)

Manado, Fajarmanado.com – Pemerintah Provinsi Sulawesin Utara (Pemprov Sulut) terus mematangkan persiapan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Likupang Minahasa Utara (Minut).

Usai melakukan pembahasan khusus dengan Kemenko Maritim, Bappenas dan Kementerian Perhubungan yang dipimpin Ketua BKPM Thomas Trikasih Lembong di Jakarta pada 20 September lalu, Sekprov Edwin Silangen, SE, MS bertemu dengan Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin, SH, MSi di Manado, Rabu (11/10/2017)

Pertemuan tersebut khusus membahas kesiapan lahan KEK Pariwisata Likupang, yang menjadi salahsatu proyek prioritas nasional, yang juga masuk dalam skema program One Belt One Road (OBOR)-Belt Road Initiative (BRI), yang juga dibahas pada rapat koordinasi penyiapan daftar proyek skema OBOR-BRI Indonesia-Tiongkok ini.

Pada kesempatan Itu Silangen menjelaskan kepada pihak BPN tentang latar belakang dipilihnya Likupang menjadi KEK Pariwisata.

“Likupang dipilih menjadi lokasi KEK Pariwisata karena wilayahnya termasuk kawasan strategis pariwisata berdasarkan tata ruang provinsi,” katanya.

Silangen mengatakan, untuk mendukung KEK Pariwisata itu, Pemprov Sulut telah merencanakan pengembangan bandara Sam Ratulangi Manado, termasuk membangun jalan dari bandara ke Likupang.

Oleh karena itu, Silangen berharap pihak BPN dapat membantu pengurusan lahan di Likupang yang terbagi dua, yaitu 1.400 hektar lahan eks HGU PTPN XIV dan sekitar 1.000 hektar merupakan lahan masyarakat. Jadi total, sekitar 2.400 hektar.

“Kami mengharapkan ini bisa diproses oleh BPN. Apalagi KEK Pariwisata merupakan salah satu program prioritas nasional,” ungkapnya.

Silangen juga mengapresiasi peran BPN yang telah membantu menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas lahan KEK Bitung atas nama Pemprov Sulut.

“Kami memberikan apresiasi kepada pihak BPN atas HPL di KEK Bitung. Bitung akan menjadi central point di Sulut,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin, SH, M.Si mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk tim untuk mendindaklanjuti pembebasan lahan KEK Pariwisata.

“Ini tidak mudah. Kami akan membentuk tim kecil untuk menangani hal itu termasuk menginventarisir lahan eks HGU PTPN XIV karena proses pelepasan hak tanah ada aturannya,” ujar Yuriwin.

Seperti diketahui, saat ini sudah ada empat wilayah yang menjadi KEK pariwisata di tanah air. Yakni, Morotai (Maluku Utara), Tanjung Lesung (Banten), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung).

Sementara itu, Likupang berlokasi di daratan paling Utara Pulau Sulawesi seluas 406,91 km.

Luas tersebut berada di wilayah tiga kecamatan dan 40 desa. Likupang bisa ditempuh lewat jalur darat selama 90 menit hingga dua jam dari Manado.

Beberapa objek wisata di Likupang yang potensial untuk dikembangkan antara lain Pantai Paal, Pantai Pulisan, Pulau Gangga, dan Pulau Lihaga.

Likupang layak menjadi tujuan wisata baru Sulut menyusul Taman Nasional Bunaken yang sudah lebih dahulu populer di kalangan pelancong.

“Diversifikasi destinasi wisata sangat diperlukan untuk menggenjot sektor pariwisata yang kini diandalkan Sulut,” kata Sekprov Silangen.

Pemprov Sulut bakal membenahi infrastruktur seperti jalan raya untuk mendukung KEK Likupang. Ini juga dilakukan guna menarik minat investor membenamkan modal di kawasan tersebut.

Pertemuan itu turut dihadiri pejabat Karo Perekonomian dan SDA Frangky Manumpil, perwakilan dari BPN Sulut, Pemkab Minut dan PTPN XIV.

Editor : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan