Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Perbup Pelaksanaan Pilhut di Minut Tunggu Jawaban Kemendagri

Perbup Pelaksanaan Pilhut di Minut Tunggu Jawaban Kemendagri
Kabid Pemdes Dinsos PMD Minut, Endru Palandung, SE ME

Airmadidi, Fajarmanado.com – Pemilihan hukum tua (Pilhut) di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang diagendakan tahun 2018 ini bakal molor karena Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelaksanaan Pilhut di 27 desa belum ada. Alasan belum diterbitkannya Perbup tersebut karena masih menunggu jawaban Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos dan PMD) Minut, Dr Cakrawira gundo MSi melalui Kepala Bidang Pemerintaha Desa (Kabid Pemdes) Endru Palandung SE ME, ketika dikonfirmasi, Rabu (21/3/3018) membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilhut di 27 desa adalah belum adanya Perbup sebagai yang akan dipakai pada pemilihan nanti. Sementara Perbup tersebut akan dikeluarkan Bupati jika sudah mendapat jawaban soal teknis pemilihan hukum tua dari Kemendagri.

“Untuk pemilihan ini Dewan Minut sendiri telah mengeluarkan Perda nomor 3 tahun 2017 tentang desa yang memuat pasal-pasal tentang pemilihan hukum tua. Perda ini mengacu pada Permedagri nomor 112 tahun 2014. Tetapi pada tahun 2017 itu permendagri nomor 112 itu telah diubah ke Permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa.”kata Palandung.

Lebih lanjut Palandung mengatakan, ada beberapa pasal yang diubah dalam Permendagri 65 ini, salah satunya adalah calon kepala desa harus tinggal minimal 1 tahun di desa tersebut telah dihapus. Tapi di Perda yang dikeluarkan oleh DPRD Minut masih terutuang batas minimal calon berdomisili di desa setempat, sementara untuk merivisi perda diperlukan waktu kurang lebih 4-5 bulan.

“Ada yang mengatakan pemilihan harus ikut Perda sementara Permendagri telah dirubah, atas perbedaan aturan ini kami telah melayangkan surat ke Kemendgari untuk mendapatkan kepastian acuan yang akan digunakan. Apakah mengikuti Permendagri yang telah direvisi atau Perda,” paparnya.

Ia menambahkan, untuk calon kepala desa harus dari desa bersangkutan aturannya telah digugurkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, calon kepala desa bisa saja dari manapun yang penting dia dapat menunjukan KTP sebagai warga negara Indonesia.

Menurut data yang ada, 27 desa di Minut akan melakukan pemilihan pada bulan Juni 2018 yang akan menggunakan anggaran sebesar Rp 540 juta dengan estimasi setiap desa mendapat jatah Rp 20 juta.

Penulis : Joel Polutu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan