Peresmian Mall Pelayanan Publik Tomohon Dihadiri Dua Menteri

Tomohon, Fajarmanado.com — Peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tomohon dilakukan oleh dua Menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasona Laoly, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, Sabtu (21/4/2018).
Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, Kapolda Sulut, Pangdam XIII Merdeka, Menteri PAN-RB dan Menkumham saat pembukaan tirai peresmian Mall Pelayanan Publik.

MPP ini merupakan MPP ke-6 di Indonesia, serta pertama di pulau Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Setelah terbentuk dan diresmikan di lima kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Denpasar, dan Bekasi.

Wali Kota Tomohon Jimmy Feldie Eman SE Ak menjelaskan, MPP Kota Tomohon memiliki 233 jenis layanan perijinan/non perijinan. Saat ini, jenis pelayanan lain yang sudah tergabung adalah, layanan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM), Pajak (Kementerian Keuangan), Kepolisian, Bank Sulut, Samsat, PDAM, BNI, Badan Keuangan Daerah, PT POS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Tenaga Kerja.

Selain layanan perizinan, MPP Kota Tomohon juga dilengkapi dengan cafe/kantin, comand center, ruang bermain anak, ruang menyusui, ruang baca, ATM. Disamping itu untuk menjangkau MPP, pihaknya telah menyediakan bus gratis, bahkan untuk kedepan direncanakan akan dilengkapi dengan taman dan fasilitas penunjang lainnya.

“Jadi masyarakat Kota Tomohon tentu tidak sulit lagi untuk pengurusan administrasi karena tempat pengurusan sudah satu atap,” ujar Eman.

Sementara itu MenPANRB Asman Abnur mengungkapkan, pembentukan MPP terinspirasi dari Nawacita, dimana enam diantaranya berkaitan erat dengan pelayanan publik sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Gagasan tersebut sejalan dengan tantangan Bapak Presiden, khususnya kepada saya ketika diamanahkan sebagai Menpan, yang diantaranya adalah membenahi pelayanan publik,” ujar Abnur .

Menurutnya, MPP juga merupakan bentuk cita-cita Presiden Jokowi yang sejak dulu ingin memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis layanan di satu tempat.

Hadirnya MPP, kata dia, mengintegrasikan berbagai pelayanan publik yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi. Pelayanan selama ini dirasa kurang efektif, tidak efisien, dan berbiaya tinggi.

Sementara itu, Menkum HAM Yasona Laoly mengatakan, pihaknya akan selalu mendukung perbaikan kualiatas pelayanan publik. Melalui pembangunan MPP diberbagai daerah, Kementerian Hukum dan HAM selalu siap hadir dengan turut berpartisipasi memberikan pelayanan dalam MPP.

“Sebagai bukti kami perduli dengan pelayan publik, pelayanan Kementerian Hukum dan HAM akan selalu hadir di berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya

Terpantau turut hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kapolda Irjen pol Bambang Waskito, Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Madsuni, dan Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan.

Salain itu, tampak pula Sesmen PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Staf Khusus Menteri PANRB bidang Komunikasi Indra Gobel.

Penulis: Prokla Mambo