Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Polisi Segera Tertibkan Mobil Pengguna Lampu Rotator dan Sirene

Polisi Segera Tertibkan Mobil Pengguna Lampu Rotator dan Sirene
Kasat Lantas Polres Minahasa, AKP Rudi Repi
Tondano, Fajarmanado.com – Bunyi sirene dan lampu rotator kendaraan di jalan umum terus mengundang reaksi pengemudi kendaraan dan masyarakat umum. Namun kerap mereka terkecoh karena sirene dan lampu rotator itu bukan berasal dari mobil aparat keamanan dan mobil ambulance. Tak heran, keluhan lisan pun bermunculan.

Polres Minahasa tak menampik kenyataan ini.  Untuk itu, Kapolres  AKBP Christ Pusung SIK melalui Kasat Lantas, AKP Rudi Repi mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang menggunakan lampu rotator dan sirene yang tidak layak.

Kepada wartawan, Repi menjelaskan, menggunakal lampu rotator dan sirene ada aturanya sehingga tidak sembarangan dipasang, apalagi di kendaraan pribadi.

“Aturannya jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan serta nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi,”  ungkap Repi di Tondano, Jumat, (13/10/2017), siang tadi.

Selain itu, lanjut dia, dalam pasal 72 PP 43 menyatakan bahwa sirine hanya bisa digunakan oleh kendaraan Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk yang diperbantukan. Ambulance yang sedang mengangkut orang sakit, Kendaraan Jenazah yang sedang mengangkut Jenazah.

Kendaraan Petugas Penegak Hukum Tertentu yang sedang melaksanakan tugas, Kendaraan Petugas Pengawal Kepala Negara atau Pemerintahan Asing yang menjadi Tamu Negara.

Sedangkan untuk lampu isyarat warna biru sesuai Pasal 66 PP 44 tahun 1993 hanya boleh dipasang pada sejumlah kendaraan bermotor. Yakni Petugas Penegak Hukum Tertentu, Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, Ambulance, Unit Palang Merah dan Mobil Jenazah.

Lampu isyarat warna kuning sesuai Pasal 67 PP No.44 Tahun 1993 hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor untuk membangun, merawat atau membersihkan fasilitas umum. Untuk menderek kendaraan, pengangkut bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, peti kemas dan alat berat. Punya ukuran lebih dari ukuran maksimum yang diperbolehkan untuk dioperasikan di jalan. Dan milik Instansi Pemerintah yang dipergunakan dalam rangka keamanan barang angkutan.

“Karena itu kami akan segera mengambil tindakan tegas terkait aturan tersebut. Hal itupun akan segera dilakukan beberapa waktu nanti setelah peringatan ini disampaikan. Dan jika ada yang melanggar maka akan dikenakan Pasal 61 ayat 1 Undang-undang nomor 14 Tahun 1992. Dalam aturan itu menjelaskan bahwa akan dipidana kurungan paling lama satu bulan dan denda setinggi tingginya Rp 1 Juta rupiah,” jelasnya.

Penulis : Fiser Wakulu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan