Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Seminar di IPDN, Olly Sebut 340.786 Belum Rekam e-KTP di Sulut

Seminar di IPDN, Olly Sebut 340.786 Belum Rekam e-KTP di Sulut
Rektor IPDN Prof Dr Ermaya Suradinata SH MH MS dan Direktur IPDN Kampus Regional Sulut Dr Noudy R P Tendeaan SIP MSi menanam sayur di halaman Kampus IPDN Tampusu, Selasa (05/12/2017).

Remboken, Fajarmanado.com – Penduduk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tercatat sebanyak  2.723.701 jiwa sampai Oktober 2017 dengan wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2.051.182 jiwa. Sebesar 83,39 persen atau1.710.396 jiwa di antaranya,  telah melakukan rekam e-KTP.

“Artinya jumlah penduduk yang belum merekam KTP Elektronik masih sebanyak 340.786 jiwa atau 16,61 persen,” demikian Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE Selasa (05/12/2017).

Penjelasan tersebut diungkapkan gubernur dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang SDM Dra. Lynda D Wantania MM MSi pada seminar nasional “Mengembangkan inovasi menuju pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berintegritas” di Gedung Ksatriaan Kampus IPDN Regional Sulut, Tampusu, Kecamatan Remboken, Minahasa.

Terkait data ini, lanjut Gubernur Olly, berbagai proses dan program pembangunan ke depan akan sangat membutuhkan sinkronisasi data atau dokumen kependudukan yang akurat, seperti halnya dalam upaya Pemprov Sulut melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) serta agenda nasional Pilkada serentak di tahun 2018 mendatang.

“Sehingga segenap masyarakat sebagai komponen pembangunan bangsa diharapkan ikut mendukung penyempurnaan data kependudukan sebagai dasar dalam menentukan jumlah angka kemiskinan dan pemilih yang sah,” paparnya.

Gubernur Olly mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk civitas akademika IPDN Sulut dalam menangani berbagai permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil di daerah Nyiur Melambai ini.

“Oleh karena itu, adik-adik praja sebagai kader pamong praja muda diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi diri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta memberikan kontribusi positif melalui ide-ide dan strategi konstruktif dalam mensolusikan berbagai permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil yang dihadapi,” paparnya.

Gubernur menambahklan, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum kependudukan setiap masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Ini untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, serta terbangunnya database kependudukan secara nasional dengan keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan,” katanya.

Sementara, Rektor IPDN Jatinangor Prof Dr Ermaya Suradinata SH MH MS menegaskan, perlu adanya Revolusi Mental sebagai gerakan pembangunan moral dan etika kehidupan yang dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik oleh seluruh komponen bangsa indonesia dengan cara penerapan dan pengalaman nilai-nilai etika agama, budaya dan sosial kemasyarakatan.

Ermaya selanjutnya mengungkapkan, Pancasila sebagai dasar negara, harus pula dijadikan sebagai nilai-nilai dasar kehidupan individu yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi kerja dalam persaingan globalisasi.

Seminar itu turut dihadiri Direktur IPDN Kampus Regional Sulut Dr. Noudy R P Tendeaan SIP. MSi, Dekan Fisip Unsrat Dr. Novi Pijoh, perwakilan Forkopimda Minahasa dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten serta kota di Sulut.

Editor : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan