Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Soal SPJ Dandes, Presiden Jokowi Akan Panggil Menkeu Sri Mulyani - Fajar Manado

Soal SPJ Dandes, Presiden Jokowi Akan Panggil Menkeu Sri Mulyani

Soal SPJ Dandes, Presiden Jokowi Akan Panggil Menkeu Sri Mulyani
Presiden Jokowi usai menghadiri acara launching peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, Rabu (25/7/2018).
Bantul, Fajarmanado.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah banyak mendengar keluhan soal Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana desa (Dandes).

Presiden Jokowi pun berjanji akan mengevaluasi format SPJ Dandes karena dianggap terlalu rumit. Pihaknya dalam waktu dekat akan berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membicarakan persoalan ini.

“Nanti laporan pertanggungjawabannya akan dievaluasi,” kata Jokowi usai menghadiri acara launching peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, Rabu (25/7/2018).

Jokowi mengatakan dirinya sudah sering mendengar keluhan terkait rumitnya format SPJ. Apalagi, sewaktu presiden berkunjung ke pelosok-pelosok desa di tanah air.

Baca Juga :  Sebulan Diusul, DPP PKP Indonesia Mendesak DPRD Proses PAW Bart Senduk

“Ya, saya sudah mendengar waktu saya ke desa-desa itu keluhannya memang masalah laporan pertanggungjawaban. Keuangan (di SPJ) terlalu rumit,” ungkapnya.

“(Kalau) dalam lingkup desa laporannya seperti di kementerian ya tidak sanggup nanti. Ini yang mau saya urus dengan Menteri Keuangan,” sambungnya, seperti dilansir dari DetikNews.com.

Menurut Jokowi, SPJ seharusnya lebih simpel dan tidak membingungkan sumber daya manusia (SDM) di desa. Terlebih jika SDM yang ada di desa-desa itu terbatas.

“Agar lebih simpel, lebih sederhana, tapi gampang ngeceknya. Yang paling penting (SPJ) gampang dicek gitu saja,” pungkas Jokowi.

Baca Juga :  Wah..! Gunung Soputan Batuk, PVMKG Sebut Status Siaga

Seperti diketahui, jajaran pemerintahan desa di Sulawesi Utara (Sulut) kerap kesulitan membuat SPJ Dandes. Tak heran, para hukum tua (Kumtua), sebutan khas kepala desa di Minahasa raya, menggunakan jasa oknum pegawai Badan Pemberdayaan Massyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat untuk membuat SPJ. Konsewensinya, dengan memberikan imbalan uang.

Tak ayal, penggunaan jasa oknum BPMPD sempat ramai dipolitisasi sebagai kewajiban setoran dari setiap desa yang menerima Dandes.

Editor : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan