Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Sudahkah Minahasa Berubah? - Fajar Manado

Sudahkah Minahasa Berubah?

Sudahkah Minahasa Berubah?
Bupati Drs Jantje Wowiling Sayow, MSi dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang, SH. Foto: Ist.

“MINAHASA BERUBAH” yang menjadi konsep sentral Drs Jantje Wowiling Sayow, MSi dan Ivan SJ Sarundajang, SH (JWS-IvanSa) ketika menarik simpati rakyat Kabupaten Minahasa pada kampanye Pilkada 9 November 2012, oleh sebagian kalangan, apalagi lawan politik mereka, dinilai  hanya sebatas slogan propaganda belaka.

Merubah wajah daerah tingkat II yang memiliki luas 1,187.88 Km2 ini, memang tak semudah diucapkan atau membalik telapak tangan. Kabupaten tertua di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), berusia 576 tahun yang didiami 313.892 jiwa ini, dinilai nyaris tak menunjukkan kemajuan berarti selama beberapa dekade terakhir.

Performa pemukiman 227 desa dan 43 kelurahan yang tersebar di 25 kecamatannya, hampir tidak pernah berubah dan terlihat lebih baik. Padahal, semangat budaya Mapalus masyarakat tetap lestari dan ikut memberi kontribusi membangun kampung halamannya secara sukarela atau swadaya.

Di kelurahan pun, yang notabene menjadi ‘tanggung jawab’ pemerintah masih juga terlihat beragam aksi pengumpulan dana untuk pengadaan lahan, membangun kantor lurah dan infrastruktur lainnya wilayah masing-masing.

Infrastruktur jalan, yang total panjang 301,85 Km di daerah Toar Lumimuut ini, ketika itu, sebagian besar telah rusak. Ada yang rusak ringan, sedang dan juga rusak berat. Ini konsekwensi logis dari alokasi dana pembangunannya tiap tahun relatif kecil.

Tahun 2013, misalnya. Dana pembangunan infrastruktur jalan di Minahasa hanya sekitar Rp.50 miliar. Karena itulah, Kadis Pekerjaan Umum Ir. John Kussoy pada 2014 silam sempat berujar, “Kalau begini terus, butuh waktu sekitar 5 tahun untuk membangun semua jalan di daerah ini.”

Ketika suksesi 2012 silam, banyak pihak beranggapan bahwa siapa pun pemimpin yang terpilih nanti, Minahasa sulit berubah. Minahasa tetap saja terus tertinggal dari empat ‘anak’ (daerah) hasil pemekarannya. Pembangunan Minahasa tak bakal menguntit pun Kabupaten Minsel, Kota Tomohon, Kabupaten Minut dan Kabupaten Mitra.

Membangun Minahasa butuh pemimpin visioner, fokus dan punya keberanian dengan sikap rela berkorban, plus memiliki kecekatan dan kemampuan serta kepiawaian melobi anggaran dari pemerintah pusat.

Duet JWS-IvanSa tertantang. Fondasi program merubah Minahasa, yang telah disusun sesuai  janji kampanye pasangan usungan PDIP ini, pun langsung diletakkan beberapa sesaat setelah dilantik  pada 17 Maret 2013. Langkah awal yang dilakukan adalah penataan birokrasi dan melobi anggaran.

Penataan birokrasi, yang dilakukan berulang pada tahun 2013, menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2014 dari BPK RI, prestasi pengelolaan administrasi keuangan yang belum pernah disematkan kepada pemerintah Minahasa selama ini.

Setahun kemudian, publik pun semakin tercengang. BPK RI memberi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun 2015, penilaian sempurna yang teramat diidamkan setiap kepala daerah di tanah air ini.

Baca selanjutnya: Di bidang anggaran

(her)

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan