Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Sulut Koleksi 83 ASN Koruptor, Noldy: Ada Apa dengan OD-SK - Fajar Manado

Sulut Koleksi 83 ASN Koruptor, Noldy: Ada Apa dengan OD-SK

Sulut Koleksi 83 ASN Koruptor, Noldy: Ada Apa dengan OD-SK
Ketua Umum PAMI Perjuangan Noldy Pratasis
Manado, Fajarmanado.com — Ketua Umum PAMI Perjuangan, Noldy Pratasis menyatakan terkejut mengetahui kabar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mengeloksi 83 ASN koruptor sesuai hasil peenyisiran bersama BKN Wilayah XI Manado dengan Pengadilan Tinggi (PT) Manado.

“Wah, banyak sekali. 83 (ASN koruptor) itu tidak sedikit. Ada di mana OD-SK (Gubernur Olly Dondokambey, SE-Wagub Drs. Steven Kandouw) selama dua tahun lebih memimpin Sulut,” komentarnya, Rabu (8/8/2018), siang tadi.

Menghubungi Fajarmanado.com melalui saluran telepon, aktivis LSM asal Minahasa Selatan (Minsel) ini menyayangkan Sulut mengoleksi 83 aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi.

“Pemerintahan OD-SK harus menjelaskan, apakah ke-83 ASN itu terlibat kasus korupsi di masa kepemimpinan mereka atau sejak pemerintahan sebelumnya, tepatnya sejak kapan dan di mana mereka bertugas saat itu,” kata Noldy.

Baca Juga :  Wow..! Segera di Sulut, Semua Papan Kantor Diganti dan Front Office Ditata Ulang

“Kalau semuanya terjerat di masa kepeminpinan OD-SK, angka 83 itu luar biasa banyaknya. Apakah sengaja ada pembiaran atau fungsi pengawasan yang hanya tegas di bibir saja,” sambungnya.

Yang pasti, lanjut dia, dengan terjeratnya ASN dalam lingkaran kasus korupsi mengindikasikan fungsi pengawasan dan pembinaan di bawah koodinasi Wagub SK tidak berjalan maksimal di lingkup Pemprov dan kabupaten kota yang ada ASNnya terlibat korupsi.

“Anehnya lagi, kenapa seakan ada pembiaran ketika kasus  ASN yang terlibat korupsi mendapat kekuatan hukum tetap, tidak langsung diikuti dengan pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat, sebaliknya justru dibiarkan menerima gaji sampai bertahun-tahun. Ada apa,” papar Noldi sambil bertanya.

Baca Juga :  Sulut Tetap Kondusif, Gubernur Olly Sebut Tak Ada yang Tolak Ulama

Sikap tidak menindaklanjuti putusan pengadilan yang sudah inkrah pemerintah ini, lanjut dia, sangat merugikan keuangan negara. Berapa saja dana yang harus dikeluarkan membayar gaji 83 ASN koruptor itu, misalnya, selama satu tahun saja.

“Pada prinsipnya saya cukup salut dengan sikap pemerintahan OD-SK mengeluarkan surat pemberhentian dengan tidak hormat kepada 83 ASN koruptor itu. Tapi alangkah tegasnya apabila itu langsung diproses sesaat setelah suatu kasus korupsi yang melibatkan ASN mendapat kekuatan hukum tetap,” ujar pria yang getol menyikapi kasus korupsi ini.

Penulis: Herly Umbas

 

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan