Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Tahu Ada Dapat CC Nilai SAKIP, Wagub Kandouw: Ini Memalukan - Fajar Manado

Tahu Ada Dapat CC Nilai SAKIP, Wagub Kandouw: Ini Memalukan

Tahu Ada Dapat CC Nilai SAKIP,  Wagub Kandouw: Ini Memalukan
Wagub Sulut Drs. Steven Kandouw ketika membuka kegiatan Penilaian Verifikasi Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Sulut di Hotel Aston Manado, Kamis (11/10/2018) pagi.
Manado, Fajarmanado.com — Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Wagub Sulut) Drs. Steven Kandouw berang mengetahui ada kabupaten kota di daerah ini yang mendapat nilai terendah hasil evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAB-RB), di Sulut hanya Kota Manado yang mendapat peneilaian BB. Lainnya, dapat nilai B, C maupun CC.

“Sekarang saya baru tahu yang nilai CC , BB  dan B  dari kementerian itu, apa. Ini memalukan bagi kita,” ketus Kandouw pada acara pembuka kegiatan Penilaian Verifikasi Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Sulut di Hotel Aston Manado, Kamis (11/10/2018) pagi.

Sebelumnya, Kandouw atas nama bapak Gubernur Olly Dondokambey, SE mengapresiasi KemenPAN-RB yang jauh- jauh hari memberikan pendampingan bagi daerah ini.

Namun, Wagub menyatakan kekesalannya karena masih ada kabupaten kota yang mendapat nilai rendah, yakni CC.

“Ini memalukan bagi kita semua, kita harus sadar bahwa jabatan adalah amanah, saya tahu betul kondisi daerah khusus provinsi, saya tahu dari 42 SKPD, berapa yang punya out come dan out put,” paparnya.

Yang jelas, lanjut dia, jangan hanya bekerja dengan menggunakan prinsip asal bapak senang asalkan sudah ada kegiatan.

Akan tetapi, saat penyusunan KUA-PPAS, pejabat itu getol hadir dan mengusulkan program agar mendapat dana.  “Padahal tujuannya tidak jelas, apalagi penyusunan  paling banyak anggaran dipergunakan untuk belanja modal. dan itu  terjadi di kabupaten kota sampai provinsi,” tandasnya.

Baca Juga :  Petani Kelapa Gelar Demo, Gubernur Olly Bantu Produksi Minyak Kelapa

Wagub Kandou mengatakan, jika dilihat dari indikator makro maka Sulut terus bergerak maju dan menuai beberapa capaian progresif. Antara lain, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sejak 2015 berada di titik 6,12%, naik menjadi 6,32% pada 2017,  angka yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07%.

“Namun dari segi administrasi pemerintahan harus diakui masih pada posisi stagnan termasuk SAKIP dan RB masih sangat perlu penguatan dilihat dari hasil capaian saat ini,” paparnya.

Menurutnya,  pertumbuhan ekonomi ada 3 faktor yaitu eksport, investasi dan belanja pemerintah.Kalau eksport kita seperti pala, kopra ikan menurun sehingga jangan berharap lebih. Investasi, mudah-mudahan dengan rupiah anjlok investasi naik.

“Persoalan belanja pemerintah jika digabung dengan kabupaten/kota berkisar 20 triliun. Ini yang menjadi faktor .yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ini akan jelas kickback nya dan outcome jelas kalau akuntabilitas kinerja  instansi pemerintahannya baik alias nilainya A ini baru efektif,  jelas Wagub.

Untuk itu, Kandouw berniat memberi usul kepada Gubernur Olly supaya dari Kementerian memberi tahu penilaiannya agar diketahui out put dan out come dari setiap SKPD.

Baca Juga :  Diikuti 665 Atlit Enam Provinsi, POP XIV Wilayah V Mulai Bergulir di Manado

“Supaya penilaian itu betul betul married sistem, siapa yang jelas, itu yang dipakai, yang tidak jelas keluar karena banyak yang antri,” tandasnya.

“Supaya adil, betul- betul benang merah dengan married sistem sesuai dengan reformasi birokrasi,” sambung Kandouw.

Karena itu, Wagub mengingatkan kepada kabupaten/kota untuk mencermati kembali proses implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi yang selama ini berjalan di perangkat daerah dan unit kerja masing-masing.

Bila masih ada hal yang perlu ditingkatkan maka rencanakan dan jalankan dengan mempertimbangkan semua SDM yang ada.

“Untuk yang mendapat nilai BB dan B jangan dulu berpuas diri, terus meningkatkan sasaran dan target yang lebih tinggi,” harap Wagub Kandouw

Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw juga menitip pesan kepada KemenPAN-RB agar kalau ada rapat koordinasi di pusat jangan mengganti- ganti nomenklatur sebab merepotkan daerah.

Semisal, ia menyebut  biro perbatasan. “2 tahun lalu dibubarkan, tahun lalu dibentuk lagi. Ini membuat bingung daerah, belum lagi kewenangan-kewenangan lainnya,” ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas, AK dan jajaran. Bupati/Walikota dan Pejabat Esselon 2 Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Penulis: Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan