Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Tata Hutan Magrove, Pemkab Minsel Kunjungi Kementerian LHK

Tata Hutan Magrove, Pemkab Minsel Kunjungi Kementerian LHK
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Minsel Franki Pasla, SE MSi foto selfie dengan Dirut Subid Pengendalian Pengawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Fatmawati.
Jakarta, Fajarmanado.com – Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE bertekad menata dengan membentuk sona hutan lindung dan kawasan hutan mangrove di sejumlah titik di Minahasa Selatan (Minsel).

Untuk mewujudkannya, Tetty, sapaan akrabnya, mengutus satu tim yang dipimpin Plt Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kadis PMPTP) Franki Pasla, SE MSi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI di Jakarta, Kamis (15/6/2017).

“Kami tadi diterima oleh Direktur Subid Pengendalian Pengawasan Hutan Kementerian LHK, Fatmawati,” kata Paslah melalui saluran telepon kepada Fajarmanado.com dari Jakarta, petang tadi

Pada kesempatan itu, menurut Paslah, pihaknya meminta saran dan masukan soal penataan sonasi hutan, termasuk peta hutan lindung dan hutan magrove yang berada di wilayah Kabupaten Minsel.

“Ini tak lain supaya kita tidak keliru melakukan pemetaan dan menata sonasi hutan magrove yang ada di daerah kita untuk ditata dan dikembangkan menjadi kawasan wisata,” ungkapnya.

Pasla kemudian mengungkapkan kebanggaannya karena Ati, sapaan akrab Fatmawati, bersikap akomodatif dan responsif terhadap keinginan delegasi Pemkab Minsel tersebut.

“Kami mendapat berbagai masukan, yang ternyata masih perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Karena, warga Minsel kebanyakan belum tahu persis mana saja yang menjadi kawasan hutan lindung yang ada di daerah kita selama ini,” ujar Paslah.

Menurut Pasla, soal kawasan hutan mangrove di Minsel, sesuai data di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, cukup banyak. ‘‘Bahkan, ada sejumlah titik hutan mangrove telah dirusak oknum-oknum yang tak bertanggungjawab. Jadi, tinggal bagaimana kepala daerah di Minsel bersama Perangkat Daerah (PD) terkait akan melaksanakan sosialisasi akan pentingnya kawasan hutan mangrove,” katanya.

Ia mengatakan, Direktur Subid Pengendalian Pengawasan Hutan Kementerian LHK, Fatmawati  berpesan agar Pemkab Minsel harus getol memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal kawasan hutan magrove. “Pemerintah pusat, menurut ibu Ati juga  pusing mendengar dan melihat masih banyak warga yang merusak hutan mangrove. Padahal, hutan mangrove banyak manfaatnya,’’ ungkap Pasla.

Penulis  : Andries Pattyranie

Editor     : Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan