Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Terkait KFC Tondano, Pemkab Ditantang Buka-Bukaan

Terkait KFC Tondano, Pemkab Ditantang Buka-Bukaan
Herry Plangiten
Tondano, Fajarmanado.com – Pembangunan restoran cepat saji KFC di Kota Tondano, Minahasa terus memunculkan polemik. Ada yang mendukung namun tak sedikit pula yang bernada minor.

Sejumlah kaula muda yang sempat berbincang dengan wartawan menilai kehadiran KFC di Kota Tondano akan mendukung perkembangan ibu kota Kabupaten Minahasa ini, sekaligus akan memicu pertumbuhan pada sektor ekonomi.

“Ini tandanya Tondano mulai dilirik investor untuk berinvestasi,” ujar Lino Tolokon, salah satu pemuda yang sempat berbincang dengan wartawan di kompleks Lapangan GSSJ Ratulangi Tondano.

Disisi lain, Bung Herry Plangiten, warga Tondano mengatakan bahwa terkait pembangunan, pemerintah harus transparan dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Karena menurutnya, semuanya telah ditata dalam aturan. Baik aturan dari tingkat pusat maupun turunannya di daerah-daerah.

Plangiten selanjutnya mengatakan, semua warga negara Indonesia sama di mata hukum dan aturan, baik miskin ataupun kaya sehingga pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok tertentu ditengah kampanya mengajak masyarakat untuk taat aturan.

“Pemerintah sementara giat-giatnya mengkampanyekan dan mengajak masyarakat supaya taat aturan. Termasuk di dalamnya adalah terkait larangan mendirikan bangunan sebelum terbit Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena itu, pemerintah jangan berani mengingkari dan mengkhianatinya hanya demi kepentingan kalangan tertentu,” ujar Plangiten.

Testoran cepat saji KFC di Tondano, Plangoten mensinyalir belum lengkap dokumen perijinan namun sudah memulai bahkan hampir merampungkan pembangunannya.

Oleh karena itu,Plangiten menantang Pemkab Minahasa untuk buka-bukaan terkait proses administrasinya. Karena, kalau diperbolehkan ‘melanggar’, semua masyarakat Minahasa juga harus diberikan keistimewaan serupa.

“Jangankan IMB, dokumen kajian lingkungannya saja diduga tidak ada. Apalagi KFC tersebut dibangun disamping sekolah, rumah ibadah, bahkan dibangun diatas jalan umum dan dipinggir sungai. Jadi, saya curiga, KFC tersebut tidak mengantongi dokumen kajian lingkungan lebih dulu sudah mulai dibangun,” ujarnya.

Menurut Plangiten, ada banyak yang harus dikaji sebelum dokumen kajian lingkungan terbit. Antara lain, karena KFC tersebut dibangun disamping sekolah formal yang didalamnya banyak anak-anak peserta didik, apakah telah berkonsultasi dengan KPAI maupun Kementerian Pendidikan terkait boleh tidaknya ada restoran yang dibangun berhimpitan dengan sekolah. Karena kehadiran restoran itu pasti akan menimbulkan gangguan pada anak-anak didalam sekolah seperti bau dan kebisingan yang bisa mengganggu proses belajar-mengajar.

“Selain itu juga ada rumah ibadah. Ini berkaitan juga dengan Kementerian Agama. Jadi menurut saya, ada banyak proses yang harus dilalui sebelum KFC tersebut bisa dibangun. Tapi sampai sekarang pemerintah hanya mengatakan bahwa semuanya telah sesuai aturan. Sementara permintaan kami sebagai masyarakat tidak pernah digubris,” tegas lelaki yang mengaku kader Marhaen tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minahasa, Ir Alva Montong mengatakan, untuk pembangunan KFC di Tondano tidak memerlukan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kecuali dokumen usaha kelola lingkungan dan usaha pemanfaatan lingkungan (UKL-UPL).

Penulis: Fiser Wakulu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan