Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Terkait Pelaksanaan Pilhut, Komisi I DPRD Minut Akan Panggil BPMPD - Fajar Manado

Terkait Pelaksanaan Pilhut, Komisi I DPRD Minut Akan Panggil BPMPD

Terkait Pelaksanaan Pilhut, Komisi I DPRD Minut Akan Panggil BPMPD
Anggota DPRD Minut, Edwin Nelwan SP

Airmadidi,Fajarmanado.com – Komisi I DPRD Minahasa Utara (Minut) pekan depan mengagendakan untuk memanggil kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Minut untuk mendengarkan keterangan terkait pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) disejumlah desa di Minahasa Utara.

Anggota komisi I DPRD Minut Edwin Nelwan saat dikonfirmasi, Kamis (6/9) menuturkan, saat ini banyak desa yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) hukum tua karena masa jabatan hukum tuanya telah berakhir, untuk itu komisi I akan memanggil kepala BPMPD Minut guna dimintai penjelasan soal agenda pelaksanaan Pilhut serentak di tahun 2018 ini.

“Memang kami telah mengagendakan untuk menggelar hearing dengan BPMPD pekan depan. Hearing ini bertujuan untuk meminta penjelasan secara kepada pihak BPMPD soal jumlah desa yang akan melaksanakan Pilhut dan kesiapan BPMPD dalam melaksanakan Pilhut tahun 2018 ini.”kata Nelwan.

Nelwan menambahkan, pelaksanaan hearing ini juga dimaksudkan untuk meminta kepastian dari pihak BPMPD soal pelaksanaan Pilhut tersebut. Disamping itu, hearing ini juga untuk memberikan kepastian kepada masyarakat khususnya yang desanya akan melaksanakan Pilhut.

Hal ini mendapat sambutan positif dari Steven Kontu salah satu masyarakat desa Wangurer kecamatan Likupang Selatan. Menurutnya DPRD harus mendesak harus mendesak pemerintah yang dalam hal ini BPMPD untuk segera melaksanakan Pilhut di sejumlah desa yang masa jabatan hukum tuanya sudah berakhir, termasuk desa Wangurer.

“Kami sangat berterima kasih kepada DPRD Minut khususnya komisi I yang sangat peka dengan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan Pilhut sangat penting karena jabatan hukum tua sangat strategis dalam menentukan maju mundurnya suatu desa”kata Kontu.

Lebih lanjut Kontu mengatakan, pelaksanaan Pilhut tidak bisa diulur pelaksanaannya mengingat banyak desa yang jabatan hukum tuanya hanya di jabat oleh pelaksana tugas yang ditunjuk pemerintah dan bukan pilihan rakyat. Ini juga untuk menghindari adanya konflik horisontal antara masyarakat dan Plt hukum tua.

“Jika pelaskanaan Pilhut tidak segera dilaksanakan, bisa saja menimbulkan konflik antara masyarakat dengan Plt hukum tua. Apalagi jika Plt hukum tuanya bukan warga setempat yang tidak tahu kultur dan sifat masyarakat yang dipimpinnya.”pungkasnya.

 

Penulis : Joel 

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan