Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Terkait Pengusutan Korupsi Dandes dan ADD di Minahasa, Kinerja Polisi Mulai Diragukan

Terkait Pengusutan Korupsi Dandes dan ADD di Minahasa, Kinerja Polisi Mulai Diragukan
Gambar ilustrasi Dana Desa
Tondano, Fajarmanado.com – Penanganan kasus dugaan korupsi Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Minahasa kini mulai memunculkan tanda tanya warga. Kendati sudah ada kasus yang dikabarkan masuk tahap penyidikan sejak bulan lalu namun belum juga ada perkembangan sampai saat ini.

Tak heran kinerja penyidik Polres Minahasa dibawah Kapolres AKBP Christ Pusung SIK mulai diragukan masyarakat. Mereka terus saja membanding-bandingkan kinerja yang diukir Kapolres sebelumnya yakni AKBP Syamsubair SIK MH yang digantikan Pusung.

Sebelumnya, dibawah komando Syamsubair, kinerja penyidik kepolisian khususnya unit tindak pidana korupsi (Tipidkor) dengan unjung tombak Bripka Zulfikri Darwis SH sebagai Kanit, terus mendapat acungan jempol dari masyarakat. Hal itu imbas dari sepak terjang unit tersebut masuk ke kasus-kasus yang sebelumnya seperti tidak tersentuh.

Bahkan di berbagai kesempatan bersua dengan wartawan, Darwis mengatakan bahwa pihaknya akan melayangkan surat panggilan untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Minahasa untuk menghadap penyidik. Namun belum sempat dipanggil, pucuk pimpinan Polres Minahasa sudah berganti.

Rencana pemanggilan itu berkaitan dengan dugaan permainan kotor yang diduga dilakoni Dinas PMD serta beberapa oknum pejabat di instansi tekhnis yang berkaitan dengan Dandes dan ADD tersebut.

Sebut saja dugaan setoran dari para Hukum Tua (Kumtua) buat oknum pejabat di Dinas PMD. Bahkan terkait hal ini, sudah ada sejumlah Kumtua yang mengaku menyetorkan sejumlah uang setiap kali pencairan Dandes maupun ADD.

Belum lagi terkait kejanggalan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Dandes, pembayaran ganda penghasilan dan tunjangan aparat pemerintah desa, hingga dugaan adanya intervensi dalam pembayaran pajak desa.

Temuan-temuan ini terus bergemuruh khususnya di masa akhir kepemimpinan Kapolres sebelumnya, AKBP Syamsubair. Kala itu, sederet Hukum Tua (Kumtua) di desa tertentu, hingga oknum pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), silih berganti diperiksa polisi.

Belakangan ini, taring polisi menguak dugaan permainan Dandes nampak mulai tumpul. Gereget mengungkap penyelewengan dana yang digulir pemerintah pusat untuk kemajuan desa itu, kian meredup.

Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Edy Kusniadi, yang ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini menyebut sejauh ini belum ada kasus yang akan dinaikkan ke proses sidik. Kata dia, semuanya masih bergulir dalam proses penyelidikan. Ini berbanding terbalk dengan keterangan mantan Kapolres Syamsubair dan penyidik sebelumnya.

Pemerhati, Bung Herry Plangiten mengatakan bahwa masyarakat harus berpikir positif dan jangan langsung ke negatif. Karena menurutnya, untuk mengungkap kasus korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi kasus korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang memerlukan keahlian khusus untuk membongkarnya.

Dikatakanya, bisa saja Kapolres Pusung sementara mempelajari kasus-kasus yang ditangani pihaknya. Namun demikian, Plangiten berharap supaya masyarakat jangan dibuat gundah. Setidaknya Pusung memberikan keterangan terkait perkembangan kasus-kasus yang ditangani termasuk korupsi.

“Saya terus mengikuti perkembangan pemberitaan yang berkaitan dengan dugaan korupsi Dandes dan ADD. Saya harap tidak berhenti ditengah jalan karena terjadi pergantian Kapolres. Apalagi mengamankan uang negara khusunya Dandes dan ADD adalah perintah langsung Presiden Jokowi,” ujar Plangiten.

“Satu hal yang harus dipahami dengan benar oleh polisi, jangan sampai masyarakat berpikir kalau polisi telah disusupi sehingga masalah penanganan Dandes dan ADD tersendat,” tegasnya.

Sebelumnya, Kapolres Minahasa AKBP Christ Pusung SIK sempat mengatakan bahwa dirinya akan bekerja profesional dan konsisten menegakan hukum khususnya di wilayah hukum Polres Minahasa. Termasuk juga terkait dugaan penyelewengan Dandes dan ADD yang sementara ditangani pihaknya dan ramai diperbincangkan masyarakat.

“Semua kasus yang sementara berproses di Polres Minahasa akan dilanjutkan. Terkait Dandes dan ADD, saya memenjarakan empat Kumtua di tempat tugas saya sebelumnya karena terbukti menyalahgunakan uang rakyat tersebut,” ujar Pusung menjawab Fajarmanado.com saat acara kenal pamit Kapolres Minahasa di Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano, 18 September 2017.

Penulis : Fiser Wakulu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan