Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Tiga Kali Ditunda, DPRD Sebut LPPD Talaud 2017 Tak Akan Diparipurnakan - Fajar Manado

Tiga Kali Ditunda, DPRD Sebut LPPD Talaud 2017 Tak Akan Diparipurnakan

Tiga Kali Ditunda, DPRD Sebut LPPD Talaud 2017 Tak Akan Diparipurnakan
Suasana Rapat Paripurna Penyampaian LPPD Kabupaten Talaud yang gagal dilaksanakan karena tak dihadiri Bupati Sri Wahyumi Manalip di Ruang Rapat DPRD Talaud, Rabu (1/8/2018).
Talaud, Fajarmanado.com — Menyusul gelombang demo ASN dan THL, roda pemerintahan Kabupaten Talaud terancam stagnan. DPRD setempat pun sudah tiga kali gagal mengelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah  (LPPD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017.

Penyebab utama tiga pihak legislatif gagal menggelar rapat paripirna tersebut disebut-sebut akibat ketidak hadiran Bupati Sri Mahyumi Manalip (SWM), yang seharusnya menyampaikan langsung LPPD sesuai amanat undang-undang.

Sikap acuh Bupati Manalip dalam dua agenda yang sama ssbelumnya, menyebabkan separoh anggota DPRD Talaud tak nongol dalam agenda Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD, Melonguane, Rabu (1/8/2018).

Sesuai daftar hadir hanya 10 dari 20 anggota dewan yang hadir, padahal unsur Forkopimda bersama para pejabat dan undangan lainnya sudah harir.

Rapat pun berlangsung cukup alot dan menegangkan sebelum dibuka pimpinan dewan. Beberapa kali diskors sebab anggota DPRD yang hadir hanya 10 orang dari 20 orang. Artinya itu tidak korum dan terpaksa harus diskors dengan waktu tiga hari.

Wakil Ketua DPRD Talaud, Jakob Mangole SE mengungkapkan kekesalannya karena agenda pelaksanaan Rapat Paripurna tersebut sudah 2 kali namun tidak bisa digelar karena tidak dihadiri Bupati Manalip.

Padahal, kata dia, ke dua agenda yang sama sebelum sudah dihadiri semua anggota legislatif aias qorum.

“Jadi janganlah saling menyalahkan. Makanya sebagai sesama lembaga harus saling menghargai,” tandas Mangole dengan nada tinggi.

Ia mengatakan, memang seharusnya Bupati menghadiri rapat tersebut. Menjadi kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sesuai amanat UU.

Mangole menilai, seorang Bupati tidak mengindahkan dan tidak mementingkan rapat tersebut, sementara ini bagian dari marwah kehormatan lembaga DPRD. “Jadi tidak boleh dipermainkan,” ujarnya.

Ditanya kalau kejadian ini adalah pertanda tidak adanya lagi sinergitas antara Legislativ dan Eksekutiv?, Mangole dengan senyum menjawab, sebetulnya sinergitas kerjasama boleh terbangun apabila ada rasa saling menghargai antara sesama penyelenggara. Tidak ada sub koordinat atau tidak ada yang merasa Bos.

“Dalam aturan kan jelas, kalau Legislatif dan Eksekutif itu adalah setara dan masing-masing mempunyai tugas yang sama sebagai penyelenggara termasuk pelayanan masyarakat dan pemerintahan,” kata dia.

“Jadi disini tidak ada persoalan faktor Kebencian antar person atau ada skenario, namun ini hanya persoalan marwah lembaga yang harus dipertahankan,” sambung Mangole.

Menurutnya, Rapat Paripurna tersebut sudah tak layak atau tidak akan lagi dilaksanakan. “Karena agenda DPRD Talaud itu hanya sampai pada bulan Juli 2018. Sedangkan bulan Agustus ini, sudah berada pada agenda lain. Jadi saya kira nda usah lagi diperdebatkan. Kata Mangole.

Penulis: Briet Maga

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan