Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

VAP Beri Dukungan Moril Kepada Tersangka Proyek Pemecah Ombak

VAP Beri Dukungan Moril Kepada Tersangka Proyek Pemecah Ombak
Proyek pemecah ombak di desa Likupang II kecamatan Likupang Timur

Fajarmanado.com – Dugaan korupsi pemecah ombak di Desa Likupang II kecamatan Likupang Timur Minahasa Utara (Minut) yang menyeret mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), RT dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen SHS, mengundang keprihatinan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan (VAP). Ia meminta kepada kedua tersangka untuk tunduk dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Bupati Vonnie Anneke Panambunan melalui juru bicara Pemkab Minahasa Utara, Yansen Tulung menuturkan, pemerintah sangat mendukung peroses hukum yang saat ini sedang dihadapi RT dan SHS di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut. Sebagai pemimin daerah Bupati juga akan memberikan bantuan bagi kedua tersangka apabila diminta oleh pihak keluarga.

“Bupati siap memfasilitasi kedua tersangka apabila diperkenankan keluarga. Dalam menghadapi persoalan ini teruslah berdoa dan yakinlah akan ada pertolongan dari tuhan.”kata Tulung. Selasa (7/11).

Tulung menambahkan, Bupati mengajak semua pihak di daerah ini untuk menghargai proses hukum yang dilakukan Kejati, dengan tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penahanan keduanya merupakan proses hukum yang dibenarkan dan harus dihargai siapapun. Karena penahanan itu bukan vonis yang berkekuatan hukum tetap, asas praduga tetap harus dikedepankan dan dijunjung tinggi.

Terpisah, terkait posisi RT yang saat ini menjabat kadis kesehatan, menurut sekretaris daerah Jimmy Kuhu, akan mengikuti peraturan perundang-undangan kepegawaian. Ketentuan yang dimaksud, yaitu pasal 88 ayat (1) huruf c, yang berbunyi, PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Sementara pada Pasal 2 disebutkan, pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

“Jika nanti diberhentikan sementara oleh Bupati karena sedang menjalani proses hukum, maka otomatis jabatannya juga diberhentikan sementara. Untuk melaksanakan tugas atau mengisi kekosongan jabatan itu, bisa saja Bupati menunjuk salah satu pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.”jelas Kuhu.

Perlu diketahui, RT dan SHS saat ini sedang menjalani tahan setelah ditetap tersangka oleh Kejati Sulut terkait kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak berbandrol Rp15 miliar di desa Likupang dua. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 junto 55.

Penulis : Joel Polutu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan