Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Wah..! Rumagit ‘Ancam’ JWS dan Ivansa Ikut Pilkada

Wah..! Rumagit ‘Ancam’ JWS dan Ivansa Ikut Pilkada
Donny Rumagit
Tondano, Fajarmanado.com – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa, Donny Rumagit ‘mengancam’ Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow (JWS) dan Wakil Bupati, Ivan Sarundajang (IvanSa).

Kepada wartawan, Rumagit mengatakan bahwa pihaknya sudah secara resmi menyurat kepada JWS dan IvanSa terkait jalanya tahapan Pilkada serentak tahun 2018.

“Kami sudah kirimkan surat resmi. Dimana kami mengimbau supaya Bupati dan Wabub memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang,” ujar Rumagit, Rabu, (29/11/2017) tadi.

Rumagit yang mantan wartawan ini menjelaskan hal-hal yang terkandung dalam Undang-Undangyang wajib dilaksanakan tersebut. Karena kalau tidak patuh, sanksinya sangat berat. Bahkan apabla JWS dan IvanSa nantinya maju dan ditetapkan sebagai calon dalam Pilkada Minahasa 2018, bisa saja dianulir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu yang telah melalui kajian berdasarkan aturan yang berlaku,” ujar Rumagit kepada wartawan di Tondano, Rabu (29/11/2017) tadi.

Rumagit juga mengatakan bahwa poin-poin yang menjadi perintah Undang-Undang tersebut adalah;

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalansebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

“Ini adalah perintah Undang-Undang, jadi wajib hukumnya setiap warga negara mematuhinya,”

Penulis: Fiser Wakulu

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan