Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Warga Desa Wangurer dan Kokole Datangi Kantor Dewan Pertanyakan Pelaksanaan Pilhut - Fajar Manado

Warga Desa Wangurer dan Kokole Datangi Kantor Dewan Pertanyakan Pelaksanaan Pilhut

Warga Desa Wangurer dan Kokole Datangi Kantor Dewan Pertanyakan Pelaksanaan Pilhut
Warga Desa Wangurer dan Kokole sampaikan aspirasi ke DPRD Minut

Airmadidi,Fajarmanado.com – Puluhan warga desa Wangurer dan Kokole mendatangi kantor DPRD Minahasa Utara untuk menyampaikan aspirasi terkait penyelenggaran Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di tahun 2018 yang hingga memasuki akhir tahun ini tak kunjung disosialisasikan. Kedatangan warga diterima oleh ketua komisi 1 DPRD Minut Stendy Rondonuwu diruang komisi, Senin (9/10).

Berdasarkan keterangan Decky Tangka mantan hukum tua desa Wangurer  usai tatap muka dengan komisi I mengaku salut dengan komitmen DPRD Minahasa Utara dalam mengawal demokrasi khususnya pelaksanaan Pilhut di tahun 2018 ini. Pihaknya mewakili warga desa Wangurer mengaku puas karena seluruh anggota DPRD sepakat untuk mendesak pemerintah segera menyelenggarakan Pilhut melalui surat rekomendasi yang disempakat oleh seluruh komisi dan  pimpinan DPRD.

“Kami sangat mengapreseasi DPRD Minahasa Utara yang tetap komitmen dalam mengawal pelaksanaan Pilhut 2018 ini. Semoga apa yang direkomendasikan DPRD ini akan ditindak lanjuti pemerintah kabupaten sehingga Pilhut serentak gelombang kedua di Minut bisa terselenggara tahun ini.”kata Tangka.

Senada dikatakan mantan hukum tua desa Kokole Rulando Rintjap, menurutnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif untuk segera melaksanakan Pilhut di tahun 2018 ini sangat tepat guna meminimalisir terjadinya konflik antara masyarakat dan Plt hukum tua. Pasalnya Plt hukum tua yang ditunjuk pemerintah tidak mempunyai beban moral kepada masyarakat, yang pada akhirnya selain jarang datang ke kantor Plt juga kurang peka dengan persoalan di masyarakat.

“Saat ini masyarakat yang dirugikan, contohnya untuk mengurus surat saja harus berhari-hari karena Plt hukum tua jarang datang ke kantor dan juga bukan warga desa. Untuk itu rekomendasi DPRD soal Pilhut segera dilaksanakan tahun 2018 ini sudah tepat demi meminimalisir konflik di desa antara masyarakat dengan Plt hukum tua.”terangnya.

Ketua komisi I DPRD Minut, Stendy Rondonuwu yang didampingi Lucky Kiolol, Edwin Nelwan dan Welem Katuuk mengatakan, pekan ini pihaknya bersama komisi I dan dinas terkait akan mendatangi Kementrian dalam negeri untuk mengkomunikasikan pelaksanaan Pilhut di Minut. Politisi partai Demokrat ini berjanji akan terus mengawal dan memperjuangkan pelaksanaan Pilhut akan dilaksanakan tahun 2018 ini.

“Kami akan segera berkonsultasi dengan Kemendagri soal pelaksanaan Pilhut ini. Anggaran untuk pelaskanaan Pilhut tahun 2018 ini telah kami setujui untuk dimasukan dalam APBD 2018, untuk itu tidak ada alasan bagi eksekutif untuk menunda pelaksanaan Pilhut ini,”tegas Rondonuwu yang diaminkan oleh seluruh anggota komisi I DPRD Minut.

 

Penulis : Joel

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan